All for Joomla All for Webmasters
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Pindah ke Gedung Baru

Pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku mulai menempati gedung kantor baru yang terletak di Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Ambon yang berjarak sekitar 20 km dari kantor lama di pusat kota Ambon. Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku merupakan kantor BPK RI yang ke 19 dari 33 kantor lain di seluruh provinsi...

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber  Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang...

Penyidikan Korupsi SMAN 2 Serut Masih Jalan

Proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung SMAN 2 Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah masih terus dilakukan Kejaksaan Negeri Cabang Wahai. Proyek senilai Rp2,6 miliar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2017 itu, diduga merugikan negara lebih dari Rp800 juta. Artikel Selengkapnya

Koruptor Transit Passo Minta Keringanan Hukuman

Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan proyek terminal transit di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon meminta keringanan hu­kuman dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon hari Senin, 06 April 2020 dengan agenda pembelaan. Sebelumnya ketiga terdakwa di­tuntut hukuman 1,6 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. “Kami mohon hukuman yang seringan-ringannya,” kata Amir Gaos Latuconsina, salah...

Korupsi Dana Desa Tobo Naik Penyidikan

Setelah mengantongi sejumlah bukti, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Seram Bagian Timur (SBT) pastikan, dugaan korupsi Dana Desa (DD) Tobo tahun 2016-2018 naik statusnya, dari penyelidikan ke penyidikan. “Minggu ini kita gelar perkara untuk naikan status kasus DD Tobo ke tahapan penyidikan,” jelas Kajari kepada Siwalima di Bula oada hari kamis, 04 April 2020. Kajari mengatakan setelah dilakukan proses penyelidikan...

Dugaan Korupsi DD Suli Masih Penyelidikan

Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polisi Daerah (Polda) Maluku sampai sekarang masih menyelidiki dugaan korupsi dana desa (ADD) Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Kasus ini sebelumnya dilaporkan warga sejak 17 Januari 2020 yang lalu namun sampai sekarang penyidik masih menyelidikinya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku, Komisaris Besar (Kombes) Roem Ohoirat kepada Siwalima...

Ganjalan Di Audit Korupsi CBP Tual

Belum ada titik terang untuk audit kerugian negara kasus dugaan korupsi distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2016-2017. Ada perbedaaan pendapat antara Badan Pengawas Keangan dan Pembangunan (BPKP) dan penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polisi Daerah (Polda) Maluku soal dokumen disposisi Walikota Tual, Adam Rahayaan. Auditor ngotot meminta dokumen itu untuk menghitung kerugian negara. Tetapi bagi penyidik, disposisi tidak...

Dipanggil Jaksa, Megi Samson Diminta Kooperatif

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah (Malteng) telah melayangkan panggilan kepada Emma Elsa Samson alias Megi Samson (MS) untuk diperiksa Senin (23/3). Ia diminta untuk kooperatif. Mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Maluku, yang kini menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan ini akan diperiksa sebagai tersangka korupsi proyek saluran irigasi di Desa...

BPKAD Akui Pejabat Di Aru Tak Miliki Kesadaran

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru, Jacob Ubyaan mengaku, para pejabat di lingkup Pemkab Kepulauan Aru sampai dengan saat ini tak miliki kesadaran untuk manata aset milik pemerintah dengan baik. Pasalnya, fakta membuktikan bahwa sampai dengan saat ini penataan dan pendataan aset daerah milik Pemkab Kepulauan Aru khususnya kendaraan roda dua dan...

BPKAD Surati Pimpinan OPD Kembalikan Mobil Dinas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) resmi menyurati sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, agar segera mengembalikan mobil dinas usai dimutasikan. “Kita sudah mengirim surat tersebut dua pekan lalu dan kami berharap Kepala OPD yang sudah dipindahkan ke dinas yang lain, harus meninggalkan mobil pada dinas yang ditinggalkan,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Aset...

BPKAD: Belum Semua OPD Ajukan Permintaan Pencairan Anggaran

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Zulkifli Anwar mengatakan, belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengajukan Permintaan Pencairan Anggaran Tahun 2020. Pengajuan permintaan ini diajukan, pasca Pemprov Maluku telah menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kepada setiap OPD di lingkup Pemprov Maluku pada tanggal 7 Januari 2020. “Tugas OPD setelah mendapatkan DPA,...

WTP Tidak Berarti Bebas Dari Tipikor

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku mengingatkan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tidak berarti bersih dari kecurangan maupun dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Hal ini disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin dalam acara media workshop dengan tema “Mengenal BPK Lebih Dekat” yang dipusatkan di Kantor sementara BPK di Karpan...

BPK Jangan Hambat Penuntasan Korupsi SPPD Pemkot

Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat diminta tidak menghambat proses penuntasan Kasus Dugaan Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Tahun 2011 yang diduga merugikan negara sebesar Rp742 juta lebih. Auditor yang diminta oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease sebagai saksi ahli, hingga kini belum disiapkan. Akibatnya, penanganan kasus ini berlarut-larut....

BPK Perwakilan Maluku Gelar Media Workshop

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menggelar Media Workshop dengan mengangkat tema "Mengenal BPK Lebih Dekat”. Kegiatan ini dipusatkan di Kantor BPK Perwakilan Maluku di Karang Panjang, Ambon, Kamis, (16/1/). Artikel Selengkapnya

Pengarahan Kepala Perwakilan Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2019

Ambon, 06 Februari 2020 Dalam rangka persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, Kepala Perwakilan BPK Maluku Muhammad Abidin, S.E., Ak., CSFA, CA., memberikan pengarahan kepada seluruh Pemeriksa yang akan ikut dalam tim pemeriksa LKPD. Pengarahan ini dilaksanakan pada hari Rabu 05 Februari 2020 yang bertempat di Kantor Sementara BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Dalam pengarahannya Kepala Perwakilan menghimbau...

Diklat Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ambon, 03 Februari 2020 Dalam rangka persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 berbasis akrual, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemeriksaan LKPD bagi para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Diklat diselenggarakan selama 5 hari, dari tanggal 27 s.d. 31 Januari 2020 dengan peserta sebanyak 68 orang terdiri dari Kepala Subauditorat I dan...

Meriahkan HUT BPK RI ke-73, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Gelar Berbagai Acara

Ambon, 22 Januari 2020 Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (HUT BPK RI) ke-73, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan berbagai acara. Acara tersebut antara lain kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) serta Family Gathering. Untuk Porseni BPK Perwakilan Maluku dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan Muhammad Abidin, S.E., Ak., CA., dan diakhiri dengan pelepasan balon...

Memperingati HUT BPK RI ke-73 Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Melaksanakan Upacara

Ambon, 22 Januari 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku pada Senin, 20 Januari 2020 melangsungkan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BPK RI ke-73 di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kepala Perwakilan Muhammad Abidin, S.E., Ak., CA., bertindak sebagai Inspektur Upacara yang sekaligus membacakan amanat pidato Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan Komandan Upacara, Ruben Sidabutar,...

“Mengenal BPK Lebih Dekat”, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Gelar Media Workshop

Ambon, 17 Januari 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan acara Media Workshop dengan tema “Mengenal BPK Lebih Dekat” yang dilaksanakan pada hari kamis 16 Januari 2020 bertempat di kantor sementara Karang Panjang. Acara ini dihadiri oleh media masa di wilayah Ambon baik media cetak, online, dan media elektronik RRI Ambon dan TVRI Ambon.  Kepala Perwakilan Muhammad Abidin,...

“Perempuan Berdaya Indonesia Maju”, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Memperingati Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 91 Tahun 2019

Ambon, 26 Desember 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melangsungkan Upacara Peringatan Hari Ibu ke-91 Tahun 2019 pada Senin, 23 Desember 2019 dilaksanakan di Halaman Baileo Gedung Siwalima. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Perwakilan Muhammad Abidin, S.E., Ak., CA., membacakan amanat pidato Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Amanat terserbut mengharapkan Peringatan Hari Ibu (PHI) dapat membuat...

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019

Ambon, 13 Desember 2019 Dalam bulan Desember 2019 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku telah menyelesaikan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2019 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yakni satu Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHPDTT) atas Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (Semester I) yang diserahkan tanggal 4...

Diklat Keprotokolan Bagi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, 12 Desember 2019 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku memberikan  Diklat Keprotokolan kepada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya mengembangkan kompetensi keprotokolan yang memiliki tugas dan fungsi terkait keprotokolan, baik langsung maupun tidak langsung. Pelatihan Keprotokolan yang diselenggarakan berlangsung selama dua hari (10-11 Desember 2019) di Kantor Sementara BPK Perwakilan Provinsi Maluku...

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Semester II Tahun 2019

Ambon, 9 Desember 2019 BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Posisi Semester II Tahun 2019, bertempat di Kantor Sementara BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yang dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 04-06 Desember 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh 12 entitas pemeriksaan di wilayah Provinsi Maluku. Kegiatan Rapat Koordinasi Pemantauan TLRHP yang dihadiri oleh seluruh entitas pemeriksaan...

Kerugian Negara Atas Kasus SPPD Fiktif Di Pemkot Ambon

Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, telah mengantongi Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), terkait Kasus Dugaan Korupsi SPPD Fiktif di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Tahun 2011. Artikel Selengkapnya

Jerat Tersangka SPPD Fiktif Pemkot, Polisi Surati BPK

Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease segera menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta auditor untuk diperiksa sebagai saksi ahli dalam Kasus Korupsi SPPD Fiktif Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Tahun 2011. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Ambon, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gilang Prasetya mengatakan, untuk menetapka Tersangka Korupsi SPPD...

Ditreskrimsus Tertutup Soal Kasus Marlasi

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, terkesan tertutup soal penanganan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Marlasi di Kabupaten Kepulauan Aru. Kasus proyek tahun 2015 itu telah lama dalam tahap penyidikan, namun hingga kini belum dituntaskan. Saat ini penyidik memilih fokus dalam penuntasan kasus pembobolan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Utama Ambon yang bernilai Rp58,9 miliar, padahal...

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI ke 48 Tahun 2019

Ambon, 29 November 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melangsungkan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI Tahun 2019 pada Jumat, 29 November 2019 dilaksanakan di Halaman Baileo Gedung Siwalima. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, membacakan amanat pidato Presiden Republik Indonesia. Bapak Muhammad Abidin, S.E., Ak., CA., selaku Kepala Perwakilan mengharapkan pada Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke-48 ini, seluruh...

Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil BPK RI Tahun 2019 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, 29 November 2019 BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. Acara tersebut dilaksakan pada tanggal 29 November 2019 di Kantor Sementara BPK Perwakilan Provinsi Maluku di Karang Panjang. Acara sumpah PNS dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Muhammad Abidin, S.E., AK., CA dan dihadiri Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta seluruh pegawai BPK Perwakilan...

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Sambangi Siwalima dalam Rangka Menjalin Relationship

Ambon, 26 November 2019 BPK Perwakilan Provinsi Maluku melakukan kunjungan/media visit ke kantor Media Harian Siwalima di Jl. Diponegoro, No 20, Lorong Mayang, Sirimau, Kota Ambon pada 25 November 2019. Dalam kunjungan tersebut Kepala Subbagian Humas dan TU Kalan, Ruben Sidabutar Bersama dengan empat orang stafnya Hendy Pratama Saefudin, Irma Christiani Manik, Fajar Aly dan Siti Sangadah menyampaikan maksud dan...

Pemkot Dapat WTP, ini Alasan BPK

https://spektrumonline.com/2019/11/23/pemkot-dapat-wtp-ini-alasan-bpk/

Peranan BPK Dalam Upaya Pencegahan Kadaluwarsa Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Tulisan Hukum)

Dalam upaya pencegahan kadaluwarsa, BPK berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yaitu melalui: a. pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian...

Dukungan Psikososial Pasca Bencana pada Pegawai Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, 13 November 2019 Gempa bumi yang terjadi di Ambon sejak 26 September 2019 menimbulkan rasa trauma bagi Pegawai pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Pegawai juga mengalami rasa transisi yang semula merasakan nyaman dalam bekerja dan beraktivitas, akhirnya harus selalu waspada dalam beraktivitas akibat gempa susulan yang belum juga berakhir. Untuk itu, Biro Sumber Daya Manusia BPK RI bersama...

Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Sistem Aplikasi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (SiAP DTT) oleh Biro TI BPK RI

Ambon, 11 November 2019 Biro TI bersama Perwakilan Provinsi BPK Maluku menggelar Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Sistem Aplikasi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (SiAP). Acara tersebut berlangsung selama satu hari pada tanggal 11 November 2019 setelah selesainya Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019. Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Subauditorat Kantor Sementara BPK Perwakilan Provinsi Maluku Karang Panjang. Acara dibuka oleh Kasubag...

“Aku Pahlawan Masa Kini”, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Memperingati Hari Pahlawan Tahun 2019

Ambon, 11 November 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melangsungkan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 pada Senin, 11 November 2019. Upacara dilaksanakan di Halaman Baileo Gedung Siwalima. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kasubbag Humas dan TU Perwakilan yaitu Ruben Sidabutar, S.E. membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia. Amanat tersebut mengharapkan Peringatan Hari Pahlawan dapat membuat kita lebih menghargai jasa...

Jaksa Diminta Kejar Penilep Uang Gereja

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku (Kejati) telah diganti, namun penyelidikan kasus dugaan korupsi terhadap dana hibah pembangunan Pastori IV Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Waai, Kabupaten Maluku Tengah belum tuntas, oleh sebab itu, pihak Kejati Maluku diminta transparan dan menuntaskan pelaku kejahatan yang berani mencuri uang milik Jemaat GPM Waai itu. Artikel Selengkapnya

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 91 Tahun 2019

Ambon, 28 Oktober 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku tanggal 28 Oktober 2019 melaksanakan upacara bendera Hari Sumpah Pemuda ke 91 Tahun 2019.  Kali ini upacara bendera Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan di Halaman Baileo Gedung Siwalima yang dipinjamkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku karena tidak memungkinkan dilaksanakan upacara bendera di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku akibat gempa bumi...

Tiba di Ambon, Wakil Ketua BPK RI Semangati Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku Pasca Gempa

Ambon, 27 Oktober 2019 Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Wakil Ketua BPK RI) Dr. Agus Joko Pramono, M.Ak., Ak., CA. beserta rombongan melakukan kunjungan ke Ambon pasca gempa yang mengguncang Ambon mulai 26 September 2019 lalu. Beliau menyempatkan diri berkunjung ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon untuk memberi semangat kepada para Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku...

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Masuk dalam 5 Peserta Terbaik Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Ambon, 25 Oktober 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku diundang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan bagi Aparat Penegak Hukum di wilayah Provinsi Maluku selama 3 hari mulai tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2019 di Hotel Santika Premire Ambon. Pesrta Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum   yang diundang KPK terdiri dari penyidik...

Pemkab MBD Optimis Raih WTP

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tahun 2018 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk pengelolaan APBD Kabupaten MBD tahun 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD optimis untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artikel Selengkapnya

DPRD Berharap WTP Dicapai Pemerintah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku sementara, Lucky Wattimury berharap, keuangan Maluku harus dikelola sebaik mungkin agar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa tercapai. Artikel Selengkapnya

Agendakan Gelar Perkara, Polisi Janji Tuntaskan Korupsi Odie

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku berjanji untuk menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Empat Unit Speedboat Di Dinas Perhubungan Maluku Barat Daya (MBD), yang diduga melibatkan Odie Orno. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku, Komisaris Besar (Kombes) M. Roem Ohoirat, mengatakan, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) akan memberikan kepastian hukum dalam kasus mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten MBD,...

Sekda : Pimpinan OPD Harus Selesaikan RAPBD Perubahan

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang meminta, seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak keluar daerah sampai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2019 selesai dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artikel Selengkapnya

Korupsi Odie Orno Masuk Jaksa, Jaksa Tunggu Pelimpahan Berkas Dari Ditreskrimsus

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat di Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sudah dilimpahkan pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. SPDP atas kasus tersebut sebesar Rp1.524.600.000,00 diduga melibatkan eks Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten MBD, Desianus Orno alias Odie Orno, sudah disampaikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku sejak April...

Upacara Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Ambon, 17 Agustus 2019 BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di  Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Hujan deras yang turun saat pelaksanaan upacara tidak mengurangi hikmatnya upacara yang diikuti oleh pejabat dan pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Plh. Kepala Perwakilan yaitu Zainal Abidin, S.E.,M.M. selaku Kepala Sub Auditorat...

Tulisan Hukum : Agen Pengadaan Dalam Perpres 16 Tahun 2018

Terbitnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini memberikan beberapa perubahan dengan memperkenalkan tipe swakelola baru sehingga muncul Swakelola Tipe 4 yaitu swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Selain itu terdapat pelaku pengadaan barang/jasa baru yang belum pernah ada sebelumnya hingga terbit...

Tulisan Hukum : Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

Setelah hampir dua puluh satu tahun akhirnya pada tanggal 26 Juli 2018, Revisi Undang-Undang PNBP disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Rapat Paripurna ke 32 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2017/2018. UU 20/1997 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (UU 9/2018). Dalam rapat Paripurna tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan...

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 di Provinsi Maluku

Ambon, 25 Mei 2019 Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Buru Selatan...

Turun Periksa Tim BPK Lihat Dengan Mata Kepala Proyek Lingkar Wokam Amburadul

Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku turun melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Jalan Lingkar Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Selasa (9/7), dan melihat sendiri amburadulnya proyek itu. Temuan Tim Pemeriksa Negara sekaligus membuktikan bahwa apa yang diklaim oleh Pejabata Pembuat Komitmen (PPK) Jeffry Enus bah­wa, proyek Tahun 2018 yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp36,7 miliar itu...

Temuan BPK Permudah Jaksa Bongkar Kasus Lingkar Wokam

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku tak perlu berlama-lama menelaah Kasus Proyek Jalan Lingkar Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Aru. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku lebih memudahkan untuk membongkar dugaan penyimpangan dalam proyek bermasalah itu. Bahkan penanganan kasus proyek Tahun 2018 sebesar Rp36,7 miliar itu bisa langsung ke tahap penyelidikan, tak lagi melalui pulbaket dan puldata. “Justru dengan...

Mahasiswa Demo Kasus Pemotongan DD SBB Di BPK

Puluhan mahasiswa mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, Rabu (3/7) untuk mempertanyakan Audit Kasus Pemotongan Dana Desa (DD) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2017. Para pendemo merupakan gabungan dari Garda NKRI dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) RI. Mereka mendatangi Kantor BPK di Jalan Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Kota Ambon, sekitar pukul 10.00 WIT....

Kasus WFC Dilimpahkan Ke Pengadilan Tipikor

Berkas perkara Dugaan Korupsi Water Front City (WFC) Namlea, Kabupaten Buru dilimpahkan Kejaksaan Tinggi  (Kejati) Maluku ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. Kasus ini meliputi Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 dan Tahap II Tahun Anggaran 2016. Ada empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Sahran Umasugi, Muhamad Duwila, Sri Jurianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Muhammad Ridwan Pattipelouw...

Audit Investigasi Korupsi Panca Karya Di Tangan BPK Pusat

Permintaan Audit Investigasi Kasus Dugaan Korupsi PD Panca Karya sudah di tangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat. Kepala Subbagian (Kasubbag) Humas BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Ruben Sidabutar, mengatakan, Audit Investigasi yang dimintakan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, sudah diajukan kepada BPK Pusat untuk ditindaklanjuti. “Kalau untuk PD Panca Karya inikan BPK bekerja atas...

Laporan Keuangan Kepulauan Tanimbar Raih WTP

Laporan Keuangan Peme­rintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP diberikan, setelah melewati proses pemeriksaan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk...

BPK: Audit Korupsi SPPD Fiktif Buru Masih Jalan

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwaki­lan Provinsi Maluku, Muham­mad Abidin mengaku, audit kerugian negara SPPD Fiktif dan Korupsi Uang Makan Minum Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2015-2017 sementara berjalan dan dilakukan oleh BPK Pusat. Untuk kepentingan audit, Tim Pemeriksa BPK Pusat sudah melakukan pemeriksaan langsung di Namlea, Kabupaten Buru, sebelum Perayaan Idul Fitri 1440 H. “Pemeriksaannya sementara berjalan dan sudah...

Wadir Reskrimsus : BPK Audit Korupsi CBP Tual

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, AKBP Harold Wilson Huwae mengaku, Dokumen Kasus Dugaan Korupsi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual sudah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku untuk audit kerugian negara. Artikel Selengkapnya

Opini WTP Dipertahankan

Prestasi tertinggi dalam penilaian pengelolaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng). Predikat prestisius dalam pengelolaan keuangan ini pertama kali diraih Tahun 2017 terhadap penilaian pengelolaan keuangan Tahun 2016, dan secara berturut-turut, dipertahankan tahun penilaian 2017 dan 2018 bersama tiga kabupaten/kota lainnya di Provinsi...

Gelapkan Milyaran Rupiah Kades Masnana Dipolisikan

Forum Pemerhati Sosial dan Peduli Pembangunan (FPSPP) melaporkan Romeldus Nurlatu, Kepala Desa Masnana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan ke Polisi. Romeldus Nurlatu diduga telah menggelapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Masnana Tahun 2017-2018 sebesar Rp2.347.307.000. Sejak dilantik sebagai Kepala Desa Masnana Tahun 2016, Romeldus Nurlatu dinilai tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dana desa. Artikel Selengkapnya

BPK Beri Tiga Rekomendasi Ke Pemprov Maluku

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Tahun 2018 mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan tiga rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Maluku. BPK memberikan Opini WDP karena dibawah pemerintahan Said Assagaff, penataan aset, pengelolaan dan penatausahaan utang beban dan utang jangka pendek belum sesuai ketentuan, serta pengelolaan belanja hibah kurang memadai. Artikel Selengkapnya

Satu Lagi Tersangka Korupsi WFC Ditahan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali menahan satu tersangka Kasus Korupsi Proyek Pem­bangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea, Kabu­paten Buru Tahun 2015-2016 di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIA Ambon, Kamis (9/5). Artikel Selengkapnya

Lagi, Tersangka Korupsi Proyek WFC Ditahan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali menahan satu tersangka Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea, Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015-2016 ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIA Ambon, Selasa (30/4). Tersangka tersebut adalah Muhammad Duwila alias Memet, selaku kuasa dari PT Aego Media Pratama. “Benar telah dilakukan penahanan terhadap satu tersangka Korupsi Proyek WFC Kota Namlea tahun...

Mandek Audit Terminal Transit Passo

Permintaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku mengaudit Kerugian Negara, Kasus Dugaan Korupsi Proyek Terminal Transit Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon Tahun 2008-2009 belum juga mendapat respon. Akibat audit kerugian negara mandek, penanganan kasus yang menjerat tiga orang sebagai tersangka yaitu, Konsultan Pengawas dari CV Jasa Intan Mandiri Jhon Lucky Metubun, Direktur...

Berkas SPDP Masuk Jaksa, BPK Audit Korupsi CBP Tual

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akan mengajukan permintaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku untuk mengaudit Kerugian Negara Dugaan Korupsi Distribusi Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual. Artikel Selengkapnya

Pajak Kendaraan Digelapkan, Penyidik Tetapkan Dua Tersangka

Penyidik Satuan Resor Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menetapkan dua tersangka dalam kasus Dugaan Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Maluku. Kedua tersangka tersebut adalah anggota Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Aipda Erick Lesnussa dan pegawai Dispenda Maluku, Ahmad Rifai. Penyidik menetapkan Erick Lesnussa dan Ahmad Rifai...

Menunggu Janji KPK

Ketidakjelasan penanganan kasus dugaan korupsi PD Panca Karya bernilai milyaran rupiah yang dilaporkan eks Ketua Dewan Pengawasan PD Panca Karya, Rury Moenandar mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga superbody itu akan melakukan supervisi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi yang melilit perusahaan milik daerah itu. Artikel Selengkapnya

Dinsos: Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran

Dinas Sosial Kota Ambon mengaku, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) baik dalam Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Langsung Non Tunai dan Bantuan Lainnya, ternyata selama ini tidak tepat sasaran. Pasalnya, para penerima bantuan ini kebanyakan berasal dari masyarakat yang mampu bahkan terbilang mapan, padahal ini diperuntukan bagi masyarakat miskin, yang benar-benar tidak mampu. “Pada triwulan I ini, kita akan...

Korupsi Di Aru Mengendap, Gonga Hibahkan Gedung

Berbagai dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Aru hingga saat ini tidak pernah diotak-atik oleh Penyidik. Mengendapnya berbagai dugaan kasus korupsi, diduga tidak lepas dari peran Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Johan Gonga dengan menghibahkan sebuah gedung berlantai dua bernilai miliaran rupiah untuk Satuan Reskrim Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Aru. Artikel Selengkapnya

Pemkot Ambon Selesai Susun RKPD 2020

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ambon menggelar Rapat Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dipusatkan di Ruang Rapat Lantai II Balai Kota Ambon, Selasa (5/3). Artikel Selengkapnya

Hutang Pemprov Ke Pihak Ketiga Belum Lunas

Dua tahun berturut-turut, yaitu 2017 dan 2018 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menung­gak pembayaran hutang pihak ketiga. Hingga kini hutang pihak ketiga ter­sebut belum dilunasi dan masih tersisa Rp30 miliar. Di tahun 2017, hutang pihak ketiga sebesar Rp171 miliar, dan baru dapat diselesaikan di bulan Agustus 2018. Sedangkan hutang pihak ketiga un­tuk tahun 2018 sebesar Rp150 miliar belum lunas dibayar...

Reviu Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku TA 2018 oleh Inspektorat Utama

Ambon, 28 Januari 2019 Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 dan bagian dari penerapan good governance, Tim Inspektorat Utama mereviu Konsep Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebelum konsolidasi Laporan Keuangan BPK secara keseluruhan. Tim Inspektorat Utama yang beranggotakan Dicky Eka Kurniawan, Wahyu Hariyanto, Dedy telah mereviu Konsep Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku pada kegiatan Reviu...

Sambut HUT BPK RI ke-72, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Gelar Porseni, Perlombaan Tradisional dan Bakti Sosial

Memperingati Hari Ulang Tahun Badan Pemeriksa Keuangan (HUT BPK RI) ke-72 yang jatuh pada 1 Januari 2019, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menggelar pekan olahraga dan seni serta serangkaian perlombaan tradisional yang diikuti oleh pegawai dan pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Serangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan di Halaman Mess Pegawai BPK Perwakilan...

Dua Saksi WFC Mangkir

Dua saksi rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mangkir dari panggilan Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk diperiksa dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Water Front City (WFC), Namlea, Kabupaten Buru. Artikel Selengkapnya

Kunjungi Malteng, BPK Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan DD

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bersama Tim dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mengunjungi Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Kunjungan Rombongan DPR RI dan BPK tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Edison Betaubun. Rombongan ini diterima langsung oleh Bupati Malteng Tuasikal Abua, Senin (18/2). Artikel Selengkapnya

Bahas Dana BOS, Komisi II Temui Kemendikbud

Guna membahas dan berkonsultasi tentang pengelolaan dan mekanisme lain dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Ambon, Provinsi Maluku, maka Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menemui pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Kamis (31/1/19). Artikel Selengkapnya

Alimin Siap Bayar, Karo Humas Bungkam

Bendahara Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Maluku, Alimin Buton, mengaku siap mengembalikan kerugian daerah sesuai perintah Inspektorat. Menurut Alimin Buton, uang yang harus dikembalikan ke kas daerah hampir Rp300 juta. Alimin Buton dan Kepala Biro Humas dan Protokol, Muhammad Junries, bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut. Artikel Selengkapnya

Sekda Baru Harus Mampu Keluarkan Bursel Dari Predikat Disclaimer

Hingga saat ini Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang dipimpin Bupati Tagop Sudarsono Soulissa dan Wakil Bupati Buce Ayub Seleky belum mampu keluar dari  Disclaimer dan masih menyandang rapor merah. Artikel Selengkapnya

Saksi Mengaku Kadis Kominfo SBT Pakai Rp246 Juta

Kepala Subbagian (Kasubbag) Keuangan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBT), Sambandia Sagala mengaku, uang perjalanan dalam daerah selama Agustus-Desember 2017 senilai Rp123 juta dipakai oleh Zainudin Keilola alias Nanang untuk kepentingan pribadi. Selain itu, Zainudin Keilola juga menggunakan uang pengadaan alat-alat elektronik sebesar Rp123 juta. Artikel Selengkapnya

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Melakukan Media Visit ke TVRI dan RRI

Sebagai upaya menjaga hubungan baik dengan media, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan kunjungan ke media (media visit). Kunjungan kali ini dilaksanakan pada 8 Februari 2019 ke media TVRI dan RRI. Pada kunjungan ke TVRI kali ini rombongan media visit diterima langsung oleh Kepala LPP TVRI Maluku yaitu Drs Miswarudin Nasution M.AP sedangkan pada kunjungan ke RRI rombongan media visit...

Pengarahan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD) TA 2018

Ambon, 11 Februari 2019 Bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Kepala Subauditorat Maluku II selaku Plt Kepala Perwakilan Listiyo Darmanto Senoaji, bersama dengan Kepala Subauditorat Maluku I Lukman Hakim dan didampingi oleh Pemeriksa Madya Ubaidi dan Henggar Kartika Padya Nugraha membuka dan memberi pengarahan pada kegiatan Pengarahan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018. Kegiatan...

Jelang Pemeriksaan Interim LKPD TA 2018 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Gelar Ekspose bagi Tim Pemeriksa

Jelang pelaksanaan tugas pemeriksaan interim LKPD TA 2018 BPK Perwakilan Provinsi Maluku melakukan beberapa persiapan. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah ekspose bagi Tim Pemeriksa. Pada 17 Desember 2018 pukul 15.00 WIT diadakan ekspose mengenai Pemantauan Tindak Lanjut dan Kerugian Negara. Narasumber ekspose tersebut adalah R. Farhan Hasbu, S.T. Tujuan dari diadakan ekspose tersebut adalah agar Pemeriksa dalam melakukan...

Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Kota Ambon Tahun 2019 Alami Peningkatan

Dalam arahannya Presiden RI Joko Widodo mengharapkan agar pemenfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Fokus pemanfaatan DD diarahkan ke pemberdayaan, yakni sesuai dengan tingkat perkembangan setiap desa dan negeri. Pemanfaatan DD harus sesuai dengan tingkat perkembangan setiap desa atau negeri yakni desa yang mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.Artikel Selengkapnya

2018, Badan Pengelola Pajak Lampui Target PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon di tahun 2018 kemarin adalah sebesar Rp105 miliar. Kepala BPPRD Kota Ambon Roy de Fretes mengaku, dengan capaian yang diperoleh ini, maka telah melampaui target yang dibebankan pemerintah yakni Rp98 miliar.Artikel Selengkapnya

Kapolres : Korupsi SPPD Fiktif Pemkot Tuntas Tunggu BPK

Bukti-bukti korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tahun 2011 sudah di tangan penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka, penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku.Artikel Selengkapnya

Penyidikan WFC Belum Juga Rampung

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap sejumlah saksi terkait penuntasan Kasus Dugaan Korupsi Water Front City (WFC), Namlea, Buru. Jaksa juga belum bisa memastikan kapan kasus ini selesai dan dilimpahkan ke Pangadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ambon.Artikel Selengkapnya

Peringati HUT BPK RI ke-72 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Laksanakan Upacara Bendera

Ambon, 21 Januari 2019 “Energi, Sinergi dan Prestasi” menjadi tema dalam peringatan HUT BPK RI ke-72. Dalam pidato Ketua BPK RI Prof. Dr, Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA. beliau menyampaikan semangat persaudaraan dan kekeluargaan antar insan BPK merupakan energi yang besar dan harus semakin dikuatkan dengan sinergi setiap unit kerja agar BPK semakin berprestasi dalam mewujudkan pemeriksaan yang berkualitas dan...

Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan – Tulisan Hukum

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam berpartisipasi secara global dalam aturan internasional yang biasa disebut Automatic Exchange of Information (AEoI), aturan yang diprakarsai oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Negara-Negara G-21 menyebutkan bahwa salah satu syarat utama untuk dapat bertukar informasi keuangan antarnegara adalah adanya peraturan domestik  tentang keterbukaan informasi perbankan. Oleh karena itu, Pemerintah telah menerbitkan...

Penanganan Korupsi Speedboat MBD Karam Di Meja Polisi

Kasus dugaan korupsi pengadaan empat buah speed boat di Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) hingga kini tak jelas penanganannya. Pasalnya, kasus ini sudah dilaporkan ke Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku sejak Oktober tahun lalu, namun sampai saat ini tak jelas penanganannya alias karam di meja penyidik.Artikel Selengkapnya

Far-Far : Aset Yayasan PGRI Harus Ditarik Dari Pemprov Maluku

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Leonara Far-Far menginginkan agar seluruh aset yang saat ini digunakan Yayasan PGRI harus ditarik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Keinginanya ini sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam kata akhir Fraksi PDIP saat paripurna beberapa waktu lalu. “Itu kan sudah dituangkan dalam kata akhir...

Berkas Skandal Bank Maluku Dobo Masih Diteliti

Berkas perkara skandal dugaan korupsi Bank Maluku Dobo, dengan tersangka Mathias Akihary dan Aminada Prahandra, hingga kini masih diteliti Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Mathias Akihary adalah man­tan cash paur Bank Maluku Dobo. Sedangkan Aminada Prahandra saat itu menjabat Kepala Cabang Bank Maluku di Dobo. “JPU hingga kini masih me­niliti berkas perkara, Mathias Akihary dan Aminada...

Pembagian Tugas Monitoring Dan Evaluasi Dana Desa – Tulisan Hukum

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Tiga tahun keberlangsungan pemberian Dana...

Sinergi BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Provinsi Maluku dalam Upaya Pemberantasan tindak pidana korupsi

Ambon. Menindaklanjuti hasil pertemuan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku sebelumnya dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kepala Kepolisian Daerah Maluku, pada hari Kamis 25 Oktober 2018 BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan kegiatan forum koordinasi  dengan APH, Kepolisian Daerah Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku dan Pengadilan Tinggi Ambon. Tema kegiatan forum tersebut adalah “Sinergi BPK Perwakilan Provinsi...

Sosialisasi Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Ambon. BPK Perwakilan Provinsi Maluku  mengadakan kegiatan forum sosialisasi dengan Sekretaris Daerah dan Inspektur Pemerintah Daerah se wilayah Provinsi Maluku tentang Sosialisasi  Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 25 Oktober 2018 di Auditorium BPK...

BPK Perwakilan Maluku Melakukan Kunjungan ke Polda Maluku

Pada Rabu (10/10/2018) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin melaksanakan silaturahmi dengan Kapolda Maluku, Irjen Pol. Royke Lumowa. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam kunjungan tersebut didampingi oleh Kepala Sub Bagian Humas TU, Ruben Sidabutar, dan Kepala Sub Bagian Hukum, Yudha Hidayah Hardani. Pertemuan ini adalah salah satu agenda Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk memperkuat...

BPK Hadir dalam Dialog Aspirasi Maluku bersama Pro 1 RRI Ambon

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengalokasian dana desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. Tugas dan peran Badan Pemeriksa...

Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2018, Pemeriksa Ikuti Diklat Sistem Aplikasi Pemerintahan (SiAP) LKPD

Ambon, 8 Oktober 2018. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK RI mendapat mandat untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagai bagian dari BPK memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan. Maka dari  itu, sejalan dengan penerapan e-Audit oleh BPK, tim pemeriksa diharapkan dapat memanfaatkan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) di tahun...

Kejaksaan Tinggi Maluku Menerima Kunjungan BPK

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin melaksanakan silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Triyono Haryono, S.H.,M.H. pada Rabu 3 Oktober 2018. Dalam kunjungan tersebut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam didampingi oleh Kepala Sub Auditorat Maluku I dan II, Kepala Sub Bagian Humas TU, dan Kepala Sub Bagian Hukum.Pertemuan ini merupakan salah satu agenda Kepala...

Upacara Hari Kesaktian Pancasila BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Upacara yang berlangsung sederhana dan hikmat ini, dimulai dengan mengeningkan cipta oleh seluruh peserta upacara, kemudian dilanjutkan pembacaan Teks Pancasila dan Ikrar. Dalam ikrar yang dibacakan oleh Leonardo Amarduan disampaikan bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ikrar tersebut juga diharapkan untuk tetap mempertahankan...

Istri Walikota Masuk Daftar SPPD Fiktif

Ambon - Keterlibatan istri Walikota Ambon, Ny Leberina Louhenapessy, dalam kasus SPPD fiktif, ternyata bukan ilusi apalagi khayalan. Nama Debby, panggilan akrabnya, terbukti masuk dalam kasus yang dibidik polisi itu. Berdasarkan temuan Ba­dan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku, nama Debby masuk dalam daftar penggunaan SPPD fiktif tahun 2011. Baca selengkapnya...

Korupsi Uang Makan Pendopo SBB, Polisi Siapkan Bukti ke BPKP

Ambon - Penyidik Satreskrim Polres Seram Bagian Barat sementara menyiap­kan dokumen dan bukti-bukti dugaan korupsi uang makan dan minum pendopo bupati dan wakil bupati tahun 2017 senilai Rp 1.020.000.000.00 untuk diserahkan kepada BPKP. Penyidik juga sudah meminta Pemkab SBB menyerahkan surat perintah membayar (SPM) dan bukti pertanggungjawaban ke­uangan. Baca selengkapnya...

Kajati Pastikan Tersangka Terminal Transit Diseret Ke Pengadilan

Penanganan Kasus Du­gaan Korupsi Proyek Pembangunan Terminal Transit Pa­sso, Kota Ambon Tahun 2008-2009 belum juga tuntas. Padahal tersangka proyek gagal yang meng­uras anggaran lebih dari Rp55 milyar ini, sudah dite­tapkan sebagai tersangka hampir setahun.Artikel Selengkapnya

Pemkot Ambon Raih Opini WTP

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Pemkot Ambon empat tahun berturut-turut meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tetapi di tahun ini berhasil meraih opini WTP," kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Muhammad Abidin saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD...

Jaksa Garap Bukti Korupsi Akreditasi Puskesmas Malteng

Masohi - Tim Kejari Maluku Te­ngah (Malteng) masih te­rus menggarap bukti-bukti dugaan korupsi di proyek akreditasi puskesmas ta­hun 2017 di Dinas Kese­hatan kabupaten setem­pat. Informasi yang diper­oleh menyebutkan, dugaan korupsi proyek senilai Rp 1,8 milyar itu kemungkinan naik ke tahap penyelidikan. Sebab, tim penyelidik me­nemukan ada indikasi per­bua­tan melawan hukum. Baca selengkapnya...

BPK Dukung Polisi Bongkar Korupsi di Panca Karya

Ambon - BPK Perwakilan Maluku siap membantu Direskrim­sus Polda Maluku mem­bongkar dugaan korupsi di Panca Karya.   Audit investigasi  akan dilakukan sesuai permin­taan penyidik Ditreskrim­sus. “Dari BPK perwakilan Maluku  sudah membalas su­rat penyidik. Surat baru diterima dua hari lalu dan akan segera dikoordinasi­kan, akan diekspos di BPK,” jelas Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat, saat dihu­bungi Siwalima, melalui telepon selulernya,...

Diusut Polisi, Dibela Kadis ESDM

PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) bukan asing lagi bagi publik. Nama perusahaan ini mulai terkenal, saat dibawa oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy ke kawasan tambang Gunung Botak, Kabupaten Buru tahun 2015 lalu. Awal masuknya PT BPS, pasca penggusuran ribuan penambang ilegal pada November 2015. Alasan pencemaran lingkungan akibat limbah merkuri dan limbah sianida...

Peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018

Pada kesempatan upacara HUT ke-73 ini juga dilakukan Penyematan Tanda Kehormatan kepada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku yaitu Satyalencana Karya Satya XX Tahun kepada Lukman Hakim, Kasubauditorat Maluku I dan Ruben Sidabutar, Kasubbag Humas dan TU Kalan.  Satyalencana Karya Satya X Tahun kepada Febry Adi Purnama dan Uthar Mukthadir, Pemeriksa Muda. Upacara HUT ke-73 dihadiri pejabat struktural, pegawai, satuan pengaman dan...

Tiga Kabupaten Di Maluku Masih Peroleh Opini Discalimer

Tiga Kabupaten di Provinsi Maluku masih memperoleh opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, terhadap hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah. Ketiga Kabupaten tersebut yakni, Kabupaten Buru Selatan, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru.Artikel Selengkapnya

Lagi, Tiga Tersangka Korupsi Terminal Transit Diperiksa

Direktur PT Reminal Utama Sakti, Amir Gaos Latuconsina, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pro­yek Terminal Transit Passo Tahun 2008-2009, Angganoto Ura dan Konsultan Pengawas dari CV Jasa Intan Mandiri, Jhon Lucky Me­tubun, kembali dipe­riksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Senin (30/4).  Ketiga tersangka kasus du­gaan korupsi terminal transit ini diperiksa atas permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk penghitungan...

Pattipeilohy: Pembahasan LKPJ Hampir Rampung

Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawa­ban (LKPJ) Walikota Ambon Tahun 2017, Juliana Pattipeilohy mengaku, pembahasan yang dilakukan Panita Khusus (Pansus) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sudah hampir rampung. Nantinya setelah pembahasan ini selesai dan diperipurnakan pada Rabu (9/5), maka akan diakhiri dengan dikeluarkannya rekomendasi-rekomendasi.Artikel Selengkapnya

Muhammad Abidin Jabat Kepala Perwakilan BPK Maluku

Muhammad Abidin resmi men­jabat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku menggantikan Ade Iwan Ruswana yang dimutasi menjadi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah. Serah terima jabatan tersebut berlangsung di Audiotorium Kan­tor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Jumat (20/4).Artikel Selengkapnya

Jaksa Rampungkan Berkas Tersangka Korupsi WFC

Tim Penyidik Kejati Maluku sementara merampungkan berkas empat tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Water Fronf City Kota Namlea, Kabupaten  Buru Tahun 2015-2016. Keempat tersangka tersebut yaitu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru dari Fraksi Golkar Sahran Umasugi, Sri Juriyanti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Muhammad Duwila alias Memet selaku kuasa PT Aego Media Pratama dan Muhammad...

Hasil Audit Korupsi Terminal Transit Tertahan Di BPK Pusat

Hingga kini Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Terminal Transit Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, masih tertahan di BPK pusat. Auditnya sudah dilakukan, namun harus diperiksa lagi oleh Tim Investigasi BPK Pusat.Artikel Selengkapnya

Bukti Korupsi SPPD Dan Makan Minum

Tim penyidik Ditrekrimsus Polda Maluku menemukan indikasi korupsi perjalanan Dinas dan uang makan minum Tahun 2015-2017 di Sektariat Kabupaten Buru. Bukti-bukti sudah ditangani Tim Penyidik,pasca penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah Pejabat Pemkab Buru. Artikel Selengkapnya

Kajati Surati BPK Tanyakan Audit Dua Korupsi ‘Jumbo’

 Ambon - Kepala Kejati Maluku, Triyono Haryanto menyu­rati BPK RI untuk mem­pertanyakan hasil audit kerugian negara  dalam kasus korupsi bernilai ‘jumbo’. Kedua kasus itu adalah korupsi proyek pembangu­nan terminal transit Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tahun 2008-2009 dan kasus korupsi  proyek Water Front City Namlea, Kabu­paten Buru tahun 2015-2016. Baca selengkapnya...

Status Korupsi Uang Makan Minum Pemkab SBB Segera Ditentukan

Ambon - Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Seram Bagian Barat segera menggelar kasus dugaan korupsi uang makan minum tahun 2017 senilai Rp Rp 1.020.000.000.00. Gelar perkara ini untuk meng­evaluasi hasil penyelidikan dan me­nentukan status kasus ini, apakah sudah bisa dinaikan ke tahap penyelidikan ataukah belum. Baca selengkapnya...

Upacara Bendera dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku

Presiden RI menghimbau untuk selalu mengingat bahwa memastikan Pancasila hadir dalam setiap sudut kehidupan serta hati dan pikiran adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan Hari Lahir Pancasila di setiap tanggal 1 Juni harus dimanfaatkan sebagai momen pengingat, pemacu, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sehingga ke depannya Indonesia mampu bersatu, berbagi dan berprestasi untuk menuju Indonesia yang maju dan jaya.Selamat...

“Pikulan Satu dipikul Berdua, Rapat-rapat seperti Biji Timun Suri : Hari Kebangkitan Nasional sebagai Peringatan untuk Menjaga Persatuan Bangsa”

 “Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia dalam Era Digital”, dipilih menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110. Tema tersebut sangat selaras dengan semangat persatuan yang sudah dibentuk sejak lahirnya Boedi Utomo. Dalam sambutan tersebut juga dijelaskan bahwa kita harus menjaga persatuan dalam memecahkan masalah, harus berbagi beban yang sama, merapatkan barisan, jangan sampai terpecah belah. Menkominfo...

Roadshow Festival Film di Ambon: Partisipasi Aktif dan Cerdas dari Kota Sumber Seniman

6) Goes To School ke sekolah SMAN 1 Kota Ambon dan SMA Siwalima. Untuk SMAN 1 sebagai narasumber dibawakan oleh Arif Rahmansyah, Kepala Sekretariat Perwakilan dan SMA Siwalima Kota Ambon oleh Lukman R. Lumbantobing, Kepala Sub Auditorat Maluku II. Kegiatan Goes To School tersebut menjelaskan pemahaman kepada para siswa apa peranan fungsi dan tugas BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan...

Rumah Swadaya Dilidik Jaksa

AMEKS ONLINE, AMBON.— Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali memburu kasus korupsi baru. Lokasinya di Maluku Tenggara Barat (MTB). Ada dugaan proyek rumah swadaya yang amburadul, padahal anggaran cair 100 persen. Proyek ini dibangun dengan bantuan stimulan rumah swadaya tahun 2016. Baca selengkapnya...

Proyek Kapal di MTB Belum ke Pengadilan

AMEKS ONLINE, AMBON.— Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tenggara Barat (MTB) memastikan akan mempercepat proses penyidikan terhadap perkara dugaan korupsi pengadaan kapal kayu di daerah itu. Pengadaan kapal kayu sebanyak 50 unit itu menghabiskan anggaran anggaran Rp 4,9 miliar milik Dinas Perhubungan Kabupaten MTB tahun 2016. Baca selenkapnya...

Audit Dana Media di Pemprov

AMEKS ONLINE, AMBON.— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Maluku diminta untuk segera melakukan audit investigasi atas dana miliaran rupiah yang diperuntukkan bagi media di Maluku. BPK sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Olehnya itu alokasi dana media tahun 2017 di Biro Humas Pemprov yang jumlahnya miliaran rupiah...

Amir Saksi Mahkota Untuk Ura-Mentubun Dalam Kasus Terminal Transit

Tim penyidik terus memperkuat bukti di tahap penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap ketiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek Pembangunan Terminal Transit Passo. Pemeriksaan ini dikabarkan untuk memenuhi permintaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku.Artikel Selengkapnya

Korupsi Dana Publikasi, Polisi Garap Bukti Baru Jerat Jacobus F Puttileihalat

Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku tidak mau menyerah kendati kalah pada praperadilan atas proses penetapan mantan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jacobus F. Puttileihalat (JFP) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana iklan dan publikasi pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB Tahun 2014.Artikel Selengkapnya

Tiga Bulan BPK Audit Korupsi Terminal Transit Belum Tuntas

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku belum dapat menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek Terminal Transit Passo yang telah gagal dan menghabiskan anggaran Rp55 miliar lebih, mengingat BPK Perwakilan Provinsi Maluku belum dapat menyelesaikan audit kasus tersebut walaupun telah berjalan tiga bulan.Artikel Selengkapnya

Jaksa Pastikan Korupsi Water Front City Tuntas

Pada 4 Desember 2017, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menggelar ekspos dan menginformasikan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi Pembangunan Water Front City (WFC) Kota Namlea. Keempat tersangka tersebut yaitu, anggota DPRD Kabupaten Buru dari Fraksi Golkar Sahran Umasugi, Sri Juriyanti selaku PPK, Muhammad Duwila selaku kuasa PT. Ae­go Me­dia Pratama, dan konsultan pengawas Muhammad Ridwan Pattylouw.Artikel Selengkapnya

Polisi Masih Lengkapi Berkas Tersangka Korupsi SPPD Fiktif

Berkas Said Behuku dan Hatija Atamimy, Mantan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif Tahun 2011, kini masih dilengkapi oleh Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku.Artikel Selengkapnya

Jaksa Pastikan Korupsi Water Front City Tuntas

Ambon - Kejati Maluku memasti­kan penanganan kasus du­gaan korupsi proyek pembangunan Water Front City Kota Namlea ditun­taskan. Pemeriksaan saksi-saksi masih dilakukan pasca pe­ne­tapan empat tersangka awal Desember 2017. “Ini kan masih jalan. Masih pemeriksaan saksi. Masih banyak saksi yang belum diperiksa. ter­sangka juga baru ditetapkan De­sember kemarin. Fokus untuk peme­riksaan saksi dulu barulah pemerik­saan tersangka,” tandas Kasi Pen­kum dan Humas Kejati Maluku,...

Pasok Data ke BPK, Tiga Saksi Kembali Digarap

Ambon - Kejati Maluku kembali menggarap tiga saksi kasus dugaan korupsi proyek terminal transit Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kamis (18/1). Mereka yang diperiksa yaitu, Salmet Pujianto sela­ku site manajer PT Reminal Utama Sakti, pengawas PT Reminal Utama Sakti  Jhon Resoa selaku dan Melianus Latuihamallo selaku direksi dari Dinas PU Maluku. Baca selengkapnya...

Bos Reminal Utama Sakti Kembali Dicecar Jaksa

Ambon - Penyidik Kejati Maluku kem­bali mencecar Bos PT Reminal Utama Sakti, Amir Gaos Latu­consina, Rabu (17/1) terkait kasus dugaan korupsi proyek terminal transit di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Amir yang juga tersangka dalam kasus ini, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka konsultan pengawas dari CV Jasa Intan Mandiri, Jhon Lucky Metubun dan PPTK tahun 2008-2009 Angganoto Ura. Baca selengkapnya...

Amir Saksi Mahkota Untuk Ura-Mentubun

AMEKS ONLINE, AMBON.—Tim penyidik terus memperkuat bukti di tahap penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap ketiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan terminal Transit Passo. Pemeriksaan ini dikabarkan untuk memenuhi permintaan BPK RI Perwakilan Maluku. Baca selengkapnya...

HUT BPK RI ke-71, Penanaman Pohon sebagai Simbol Kehidupan yang Baru

Penanaman pohon sendiri dipilih menjadi salah satu rangkaian kegiatan HUT BPK RI, selain turut berperan dalam program penghijauan, juga karena menjadi simbol lahirnya kehidupan yang baru, serta menjadi doa semoga BPK selalu lahir kembali menjadi lebih baik baik dan mengemban amanah masyarakat dalam mengawal keuangan negara.Dirgahayu BPK RI ke-71!

Upacara Bendera Memperingati HUT BPK RI Ke-71 Tahun 2018

Dalam upacara HUT BPK RI kali ini juga BPK memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun kepada PNS di BPK RI yang telah mengabdi dan berkarir selama 10 Tahun. Untuk PNS di BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang menerima penghargaan tersebut sebanyak 5 pegawai.

Family Gathering HUT BPK RI Ke-71, Hangatnya Kekeluargaan dalam Merajut Kebersamaan di Maluku

Menutup keakraban pada family gathering, tepat pada sore hari, suluruh peserta mengikuti permainan tangan gurita yang dilaksanakan berbasah-basahan di pantai. Dan menjadi akhir yang indah dari kegiatan family gathering BPK Perwakilan Provinsi Maluku, seluruh peserta berlarian di dermaga dan terjun bersama ke laut sembari membawa spanduk ”Merajut Kebersamaan BPK RI ke-71”.Dirgahayu BPK RI ke-71! Semoga hangatnya kekeluargaan dalam merajut...

Dua Saksi Diperiksa bagi 4 Tersangka Korupsi Water Front City

Ambon - Penyidik Kejati Maluku memeriksa Fickri Latuconsina selaku Direktur CV Aego Media Pratama dan Konsultan Pe­rencana, Hendro Wibowo se­bagai saksi bagi empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek Water Front City Kota Namlea, Kabupaten Buru tahun 2015-2016, Rabu (20/12). Baca selengkapnya..

Pertanyakan DD-ADD Urimessing, Jaksa Kembali Surati Inspektorat

Ambon - Kejari Ambon kembali melayang­kan surat kepada Kepala Inspek­torat Kota Ambon, Pieter Ohman untuk mem­pertanyakan hasil peme­riksaan pe­nggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Uri­messing, Kecamatan Nusaniwe, tahun 2016. Surat yang dilayangkan pekan lalu itu, ditandatangani oleh Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat. Baca selengkapnya..

Upacara Bendera Hari Ibu Ke-89 Tahun 2017

Arti Penting lainnya dari Peringatan Hari Ibu adalah upaya untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa agar mempertebal tekad dan semangat untuk bersama-sama melanjutkan dan mengisi pembangunan, dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Setelah Inspektur Upacara selesai membacakan naskah pidato upacara, kemudian berakhirlah upacara...

Korupsi Jalan Lintas Aru, Empat Kali Berkas Tersangka Bolak Balik Jaksa

Ambon - Polres Aru belum juga mampu mem­bereskan kasus dugaan korupsi proyek jalan lintas Aru Selatan Utara, Kabupaten Ke­pulauan Aru tahun 2015. Sudah empat kali berkas PPK Irwan Rahman, tersangka kasus ini bolak balik jaksa. Berkas Irwan Rahwan kembali dilim­pahkan penyidik Polres Aru kepada jaksa, Kamis (3/11) sore, yang diterima Kasi Pidsus Kejari Aru, Eka Putra Polimpong. Baca selengkapnya..

Korupsi Water Front City Indikasi Rugikan Negara Rp 1,7 M

Ambon - Bukti-bukti dugaan korupsi proyek Water Front City Namlea semakin terang menderang. Proyek tahun 2015-2016 ini terindikasi kuat merugikan negara Rp 1,7 miliar. Nilai kerugian negara ini di­temukan saat tim ahli Politeknik Negeri Ambon memeriksa fisik proyek Water Front City pada 26 September 2017 lalu. Baca selengkapnya..

Korupsi Water Front City Broker dan PPK Diperiksa Maraton

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku memeriksa maraton Yuken Tan alias YT dan Sri Juriyanti alias SJ dalam kasus dugaan korupsi proyek Water Front City Namlea tahun 2015-2016. Yuken disebut-sebut sebagai broker proyek pengadaan tiang pancang Water Front City Namlea. Sedangkan Sri adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Baca selanjutnya..

Upacara Bendera Memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-89 Tahun 2017

Ambon, 30 Oktober 2017-, Suasana pagi yang hangat nan cerah mewarnai upacara bendera dalam memperingati hari sumpah pemuda yang ke-89 di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Para pegawai dengan penuh semangat disertai senyum merekah seraya mengatur barisan yang dipimpin oleh komandan upacara, menjadi awal dimulainya upacara yang penuh khidmat dalam memperingati jasa-jasa para pahlawan bangsa. Inspektur upacara dipimpin...

Kajati: Tersangka Korupsi WFC Segera Ditetapkan

Ambon - Kepala Kejati Maluku Manumpak Pane memas­tikan dalam waktu dekat ter­sangka korupsi pro­yek Water Front City Kota Namlea, ta­hun 2015-2016 se­gera ditetap­kan. Pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah dikantongi tim penyidik. “Masih jalan terus itu. Tidak lama lagi semoga dalam waktu dekat ini,” kata Pane saat dikonfir­masi Siwalima, Kamis (12/10) di halaman Kantor Kejati Maluku. Baca selengkapnya..

Jaksa Pasok Data Tambahan Korupsi Terminal Transit ke BPK

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku sudah memasok data tambahan dugaan korupsi proyek terminal transit Passo tahun 2008-2009, kepada BPK per­wakilan Maluku. Data yang dipasok bebe­rapa hari lalu itu, adalah hasil pemeriksaan ketiga tersangka yaitu, Angga­noto Ura selaku PPTK tahun 2008-2009, bos PT Reminal Utama Sakti Amir Gaos Latuconsina, dan Jhon Lucky Metubun selaku konsul­tan pengawas dari CV Jasa Intan...

Bikin MoU Sepihak, Pengawas Panca Karya Lapor Dirut ke Gubernur

Ambon - Badan Pengawas Perusahaan Daerah Panca Karya melaporkan Direktur Utama Afras Pattisahusiwa ke Gubernur Said Assagaff. Laporan tersebut terkait penan­da­ta­nganan kesepakatan kerja­sama dengan PT Persada Anugerah Selaras, sebagaimana surat yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas PD Panca Karya, Rury Moenandar itu Nomor 10/BP-PD.PK/X/2017 tertanggal 6 Oktober 2017 perihal mohon pertimbangan dan rekomendasi persetujuan. Baca selengkapnya..

Korupsi ADD-DD Raja & Sekretaris Negeri Oma Diadili

Ambon - Raja Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Ka­bu­paten Maluku Tengah,  Joseph Caleb Pattinama dan Sekretarisnya, Julianus Sekewael mulai diadili di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (13/10) dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015. Baca selengkanya..

Kejari Malteng Tak Serius Tuntaskan Korupsi

AMEKS ONLINE, AMBON.—Banyak aksus yang ditangani, namun baru satu perkara yang naik hingga ke Pengadilan. Sementara, kasus-kasus lainya, dugaan korupsi Dana Panwas Malteng, dugaan korupsi SPPD pada Inspektorat Kabupaten SBT dan dugaan korupsi di DPRD Malteng belum juga ada kepastian hukumnya. Baca selengkapnya..

Tiga Saksi Kasus Korupsi WFC Namlea Dicecar Jaksa

Ambon - Tim penyidik Kejari Buru mencecar tiga saksi kasus dugaan korupsi pro­yek Water Front City Kota Namlea, tahun 2015-2016, Rabu (11/10).Mereka yang diperiksa adalah Ketua ULP proyek Water Front City Kota NamleaArtika Wael, pegawai Pemkab Buru Farid Pattisahusiwa dan pihak swasta Hongdiyanto Fredy. Baca selengkapnya..

Korupsi Pantai Namlea, Pegawai Dinas PUPR Buru Diperiksa

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Tim jaksa memeriksa dua saksi kasus dugaan korupsi proyek water front city pekerjaaan reklamasi Pantai Merah Putih, Namlea. Pegawai Dinas PUPR Kabupaten Buru inisial SA diperiksa tim jaksa penyidik, Selasa (10/10). Bersamaan jaksa juga memeriksa FA. Baca selengkapnya...

Jaksa Kejar Bukti Korupsi Pantai Namlea

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Penyidikan perkara dugaan korupsi proyek reklamasi Pantai Merah Putih, Namlea Kabupaten Buru, intens dikejar tim jaksa. Namun siapa calon tersangka, hingga kini tim penyidik gabungan Kejati Maluku dan Kejari Namlea menyatakan, bukti-bukti masih harus dikumpulkan. Baca selengkapnya...

Jaksa Pakai KJPP Toha Perkuat Bukti Korupsi Lahan BPJN

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku memakai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toha, Okky, Heru & Rekan di Surabaya untuk memperkuat bukti dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara tahun 2015 di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon senilai Rp 3 miliar. Baca selengkapnya..

Bukti Korupsi di DPRD Maluku Tengah Masih Digarap Jaksa

Masohi - Jaksa masih menggarap bukti-bukti sejumlah kasus dugaan ko­rupsi di DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Sejumlah kasus dugaan korupsi di lembaga yang dipimpin Ibrahim Ru­hunussa itu, diantaranya perjala­nan dinas tahun anggaran 2015 hi­ngga 2017 yang mencapai lebih dari Rp 20 miliar. Baca selengkapnya..

Sosialisasi Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Praktik Penggunaan Aplikasi SIPTL

Ambon, 28 September 2017-, Kepala Perwakilan Provinsi Maluku BPK membuka acara sosialisasi percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan praktik penggunaan aplikasi SIPTL (Sistem Pemantauan Tindak Lanjut) yang dihadiri oleh seluruh Inspektur di wilayah Provinsi Maluku. Sosialisasi percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan praktik penggunaan aplikasi SIPTL disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan yang didampingi oleh Kepala...

Breemer Jadi “Tumbal” Kasus UUDP

AMEKS ONLINE, AMBON. Lodwyk Breemer, terpidana korupsi Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) tahun 2007 senilai Rp 15 miliar di Sekertariat Daerah (Sekda) Maluku mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Tipikor Ambon sejak Agustus 2017 lalu. Baca selengkapnya..

Eks Napi Korupsi Jadi Pejabat, 15 Anggota DPRD Siapkan Interpelasi

Ambon - Hingga saat ini tercatat 15 anggota DPRD Kota Ambon terlibat langsung dalam ­persiapan interpe­lasi untuk nantinya akan diusulkan ke pimpinan DPRD. Ke-15 anggota tersebut yang berasal dari Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PDIP,  Fraksi Keadilan Nasional serta Fraksi Kebangkitan dan Persatuan Indonesia. Baca selengkapnya..

Korupsi Dana Pengawasan, Eks Ketua Panwaslu Malteng Mangkir

Masohi - Eks Ketua Panwaslu Maluku Te­ngah, Stenly Maelissa mangkir dari panggilan penyidik. Ia dipanggil untuk diperiksa terkait kasus du­gaan korupsi dana pengawasan tahun 2016-2017 senilai Rp 10,8 miliar, Senin (18/9), namun tak hadir. Baca selengkapnya..

Proyek Reklamasi Pantai Namlea Naik Penyidikan

Ambon - Penanganan kasus duga­an korupsi proyek reklamasi pantai atau disebut Water Front City di Namlea, Ka­bupaten Buru tahun 2015 naik ke tahap penyidikan. Naiknya status hukum proyek APBN senilai Rp 4.911.700.000 milik Dinas PU Kabupaten Buru ini berda­sarkan hasil ekspos tim penyidik bersama Kepala Kejati Maluku, Manumpak Pane, Kamis (14/9). Baca selengkapnya..

Korupsi SPPD Fiktif, Eks Sekwan Bursel Ditahan

Ambon - Jaksa Penuntut Umum  Kejati Maluku menahan eks Sekda Buru Selatan, Abu­bakar Masbait, Kamis (14/9) di Rutan kelas IIA Ambon, sebagai tersangka kasus surat perintah perjalanan dinas fiktif. Baca selengkapnya..

Laporan Korupsi ADD Siri Sori Ditelaah

Ambon - Laporan dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015-2016 di Negeri Siri Sori Amalatu, Ke­­camatan Saparua Timur, Kabupaten Ma­­luku Tengah (Malteng) kini masih dite­laah oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Baca selengkapnya..

Tunggu Sprinlid Kajati, Proyek Penangkaran Bibit Kerbau Diusut

Ambon - Kendati sudah menemu­kan proyek penangkaran bibit kerbau unggulan milik Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku tahun 2013 di Desa Klis, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) bermasalah, namun peng­usutannya masih menung­gu Surat Perintah Penyeli­dikan (Sprinlid) dari Kajati Maluku, Manumpak Pane. Baca selengkapnya..

Proyek Terminal Transit, Saksi Korupsi Kontraktor Kembali Dicecar

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku kembali meme­riksa dua saksi kasus du­gaan korupsi proyek terminal transit Passo, Jumat (8/9). atas tersangka Bos PT Reminal Utama Sakti, Amir Gaos Latuconsina. Dua saksi yang dicecar tersebut yakni Melianus Latuihamallo selaku di­reksi lapangan dan Doddy M. Rettop selaku ketua panitia lelang. Baca selengkapnya..

DPRD Malteng akan Kembalikan Mobil Dinas

Masohi - DPRD Malteng bakal mengembalikan mobil dinas ke pemerintah kabupaten pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Frans J Picarima, Ketua Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) yang di konfirmasi Siwalimamelalui telepon selulernya, Sabtu (2/9) membenarkan hal itu. menurutnya, mayoritas anggota DPRD terkecuali pimpinan harus mengembalikan mobil dinas. Baca selengkapnya..

Dugaan Korupsi ADD-DD, Jaksa Siapkan Panggilan Penjabat Desa Urimessing

Ambon - Tim penyidik Kejari Am­bon menyiapkan pa­ng­gilan bagi Penjabat Desa Urimessing, Alfian Le­wenussa. Lewenussa akan dipe­riksa terkait dugaan ko­rupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Urimessing tahun 2016. Baca selengkapnya..

Dugaan Korupsi ADD-DD, Bendahara Urimessing Dicecar

Ambon - Setelah sebelumnya ma­ng­kir, Bendahara Desa Uri­messing, Kecamatan Nusa­niwe, Kota Ambon, Hellen Andries, Rabu (30/8) dicecar penyelidik Kejari Ambon. Hellen dicecar oleh jaksa Asmin Hamja pukul 09.30 hingga 12.00 WIT dengan puluhan pertanyaan terkait dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Urimes­sing tahun 2016. Baca selengkapnya..

Ditreskrimum Ambil Alih Kasus Rumah Murah

Ambon - Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku telah mengambilalih penanganan kasus proyek pembangunan 1000 unit rumah murah bantuan pemerintah pusat di Kota Ambon. Baca selengkapnya..

Korupsi PT Banda Permai, MA Ganjar Eks Direktur Umum 4 Tahun Penjara

Ambon - Eks Direktur Umum dan Keuangan PT Banda Per­mai, Sumitro Malok di­ganjar 4 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) dalam kasus ko­rupsi biaya operasional di perusahaan daerah ini ta­hun 2010-2013 Rp senilai 1,8 miliar. Baca selengkapnya..

Dua Terdakwa Korupsi Bandara Arara Divonis Bervariasi

Ambon - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon menjatuh­kan vonis berva­riasi ke­pada dua terdakwa kasus korupsi proyek studi pem­bangunan Bandara Arara, Kabupaten Maluku Te­ngah tahun 2015. Baca selengkapnya..

Diduga Dana Desa SSI Disalahgunakan

Masohi - Diduga, Dana Desa (DD) Negeri Siri-Sori Islam (SSI), Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) tahun 2015 disalah guna­kan. Dugaan ini diungkapkan salah satu warga Negeri Siri Sori Islam yang meminta namanya tidak di korankan kepada Siwalima di Masohi, Rabu (23/8). Baca selengkapnya..

Kegiatan HUT RI ke-72 pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, Senin 21 Agustus 2017 – Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan rangkaian kegiatan. Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 12 Agustus 2017 s.d. 18 Agustus 2017. Kegiatan diikuti oleh seluruh pegawai dan keluarga pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Mengawali rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-72, pada tanggal 12 Agustus 2017 bertempat...

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Gelar Media Workshop

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan media workshop dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan wartawan di daerah ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Juli 2017 bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku. Artikel Selengkapnya

Komisi II Minta Setiap SKPD Miliki Data Aset

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Ambon untuk memiliki data terkait aset pada SKPDnya dan wajib dilaporkan ke Pemerintah Kota Ambon apabila terjadi perubahan baik penambahan maupun pemutihan aset. Artikel Selengkpanya

BPK-RI Maluku : Temuan Yang Mempengaruhi Opini Tahun anggaran 2016

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Maluku oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menemukan sejumlah persoalan yang mempengaruhi opini Tahun Angaran 2016. Artikel Selengkapnya

Jaksa Butuh Surat Gubernur

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual di Wonrelli masih menunggu ijin Gubernur Maluku Said Assagaf untuk memeriksa tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Hermanus Oktovianus Lekipiera. Surat itu sudah dikirim pekan kemarin. Artikel Selengkapnya

Terdakwa Korupsi Bandara Arara Kembalikan Uang Rp43 Juta

Endang Saptawaty, terdakwa korupsi Bandara Arara sebagai pembuat laporan survei bandara yang berkedudukan di Kecamatan Wahai, Kabupaten Malteng mengembalikan uang sebesar Rp43.300.000,00 dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon. Artikel Selengkapnya

Masuk Zona WDP Tahun 2016 Walikota Optimis 2017 Sandang Kriteria WTP

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon masuk dalam zona predikat Wajar Dengan Pengeculian (WDP) bersama empat pemerintah daerah lainya, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016. Lima Pemda yang mendapat predikat WDP selain Kota Ambon yakni Pemerintah Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat...

Pembangunan Infrastruktur Belum Menjadi Prioritas Pemda Se-Maluku

Pemerintah Provinsi Maluku dinilai belum mandiri dalam membiayai belanjanya, dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah selama lima tahun terakhir sebesar 7,7 %. Belanja cenderung mengalami kenaikan, namun rasio belanja modal terhadap belanja masih dibawah 30%. Artikel Selengkapnya

Tidak Semua Gedung Sekolah Punya Pemkot Ambon

Tidak semua gedung sekolah di Ambon menjadi milik atau aset Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Pemkot Ambon hanya mengelola, tapi sebagian gedung-gedung sekolah tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Artikel Selengkapnya

Pemprov Maluku Pertahankan Opini WTP

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memper­tahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan Pemprov Maluku Tahun Anggaran 2016. Piagam opini WTP diserahkan Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK, Abdul Latief kepada Gubernur Ma­luku Said Assagaff dalam Rapat Paripurna Istimewa di Baileo Rakyat Karang Pan­jang, Ambon, Rabu (8/6). Artikel Selengkapnya

Malteng Pertahankan Opini WTP

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berhasil menjaga kepatutan tata kelola pemerintahan dan pembangunan, sehingga untuk ke¬dua kalinya, Pemerintah Kabupaten yang dipimpin Bu¬pati Tuasikal Abua itu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2016. Artikel Selengkapnya

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 – Tulisan Hukum

PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 dinilai mempunyai banyak sekali kekurangan. Kekurangan tersebut di antaranya adalah belum adanya aturan khusus mengenai pengelolaan BMN/D yang meliputi sewa BMN/D, kerja sama pemanfaatan, maupun BMN yang terletak di luar negeri. Dapat dikatakan bahwa PP Nomor 6 Tahun 2006 sudah tidak...

Berkas Korupsi Bandara Moa ke Pengadilan Tipikor

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Tim gabungan Kejaksaan Agung, Kejati Maluku, dan Kejari Maluku Tenggara telah melimpahkan berkas perkara dugaan ko­rup­si dana pembangunan landasan pacu Ban­dara Moa, kabupaten Maluku Barat Da­ya (MBD) kepada panitera Pengadilan Ne­geri (PN) Ambon. Baca selengkapnya..

Korupsi di DPRD, Sekwan Malteng Dipanggil Jaksa

Masohi - Kejari Malteng telah melayang­kan panggilan kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Mal­teng Mansur Tawainela untuk di­pe­riksa besok, Selasa (8/8). Mansur Tawainela akan dipe­riksa terkait sejumlah kasus du­gaan korupsi bernilai jumbo di lembaga  wakil rakyat itu. “Kami sudah melayangkan pa­ng­gilan kepada Sekwan. Sesuai agenda Sekwan akan menjalani pemeriksaan pada Selasa,” kata sumber di Kejari Malteng, kepada Siwalima, Sabtu (5/8). Baca selengkapnya..

Disdikpora SBB Masalah Lagi, Dana BOS “Disunat”

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Pemotongan 20 persen dari kucuran dana BOS telah sesuai petunjuk teknis dan bukan “disunat.” Benarkah?. Baca selengkapnya..

Korupsi Terminal Passo, Calon Tersangka Dibidik

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Dalam penanganan perkara dugaan korupsi Terminal Transit Passo, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku disebut-sebut mulai menyasar siapa calon tersangka. Baca selengkapnya..

Proyek Mangkrak Pemda Buru Masuk “Radar” Kejati

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Salah satu proyek mangkrak dan berbau ‘KKN’ milik Pemda Kabupaten Buru bakal diendus ‘korps baju cokelat’ Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Proyek Water Front City senilai Rp 4,9 miliar yang didanai APBN Tahun 2015 ini, harusnya berjalan mulus. Baca selengkapnya..

Penyerapan PAD Rendah, Sejumlah Pemda di Maluku Gagal Kelola Keuangan

Ambon-Rendahnya tingkat penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Maluku, (Pemprov) menempatkan daerah ini secara nasional berada di posisi 14. Baca selengkapnya..

4 Anggota Polres MTB Terlibat Korupsi Dituntut

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Empat oknum anggota Polres Maluku Tenggara Barat (MTB) yang terlibat kasus dugaan korupsi dana tunjangan perbatasan dan pulau- pulau terluar tahun anggaran 2016 dituntut hukuman penjara bervariasi oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Saumlaki, Deny Syaputra. Baca selengkapnya..

MBD Peringkat Pertama Pengadaan Barang Tidak Sesuai Spesifik

Ambon, Wartamaluku.com – Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan peringkat pertama pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai spesifik hal ini di ungkap Kepala Perwakilan BPK Maluku Ade Irwan Ruswana pada kegiatan Media Workshop yang di gelar dikantor BPK, kamis, 27/07/2017. Baca selengkapnya..

Media Workshop BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Kamis, 27 Juli 2017,- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Media Workshop guna menjalin hubungan yang baik dengan seluruh media yang terdapat di Provinsi Maluku. Kegiatan Media workshop dilaksanakan di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Sebanyak 25 media baik nasional maupun lokal datang pada acara yang digelar oleh Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Provinsi...

BPK Perwakilan Maluku Gelar Media Workshop

AMBON,– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan media workshop dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan wartawan di daerah ini. Baca selanjutnya..

Kejati Akui Korupsi Pantai Namlea Belum Diusut

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku masih saja belum bersikap terkait pengusutan dugaan korupsi proyek sarat kolusi dan nepotisme, ‘Reklamasi Pantai Namlea’ yang di¬ker¬jakan kerabat Bupati Buru Ramli Umasugi. Baca selengkapnya..

Kerusakan Jalan Semakin Parah

AMEKS ONLINE- Hujan dengan intensitas sedang hingga ringan masih terjadi di Kota Ambon. Kondisi ini juga menyebabkan terjadi kerusakan di hampir semua ruas jalan utama yang ada di ibukota Provinsi Maluku ini. Selain kerusakan jalan, longsor juga masih terjadi. Baca selengkapnya..

Konstruksi Transit Passo Amburadul

AMEKS ONLINE -Mega proyek terminal transit Passo tipe B di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon sangat disayangkan. Selain belum difungsikan hingga kini, proyek bernilai Rp 55 miliar itu ternyata konstruksinya amburadul. Baca selengkapnya..

BPK Maluku Mengadakan Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2017

Ambon, 21 Juli 2017-, Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan penyelesaian kerugian daerah (Kerugda) semester I tahun 2017. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari, 17 s.d 21 Juli 2017 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang dihadiri...

BPK Memberikan Keterangan Ahli Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Publikasi Dan Iklan Pemerintah pada SKPD Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2014

Ambon, 20 Juli 2017-, Bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, para penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Darwis S.H melakukan pemeriksaan keterangan ahli kepada Kepala Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Asdian Samsul Arifin, S.H., MH., CGAP., CFE. Pemeriksaan keterangan ahli dilakukan pukul 11.00 WIT sampai dengan selesai terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi belanja publikasi...

Dirk Rumalatu Divonis 2 Tahun Penjara

AMEKS ONLINE– Mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Ronald Dirk Rumalatu, divonis hukuman penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta, subsider 1 bulan kurungan. Baca selengkapnya..

Zadrack Ayal Kembali Diperiksa

AMEKS ONLINE– Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali melakukan pemeriksaan terhadap, Zadrack Ayal, tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan tahun 2015 di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon senilai Rp 3 miliar. Mantan KTU BPJN Maluku dan Malut ini terlihat mendatangi kantor Kejati Maluku, Selasa (18/7) sekira pukul 10.30 WIT. Baca Selengkapnya..

Tersangka Transit Passo Segera Diumumkan

AMEKS ONLINE– Sudah 28 orang saksi diperiksa ditahap penyidikan. Kini, tim penyidik berencana akan mengumumkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan terminal transit tipe B di Desa Passo yang dibangun sejak tahun 2007 hingga 2015 pada pertengahan bulan Juni 2017. Baca selanjutnya..

Penyerahan LHP atas LKPD TA 2016 Pada 6 (Enam) Kabupaten/Kota di BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, 14 Juli 2017-, Bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru dan diterima oleh Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat Maluku I dan Tim Pemeriksa BPK Provinsi Maluku. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK...

Proyek Mubasir Dana Desa

Ambon -Selain soal proyek air bersih dan MCK, sejumlah proyek lain yang didanai anggaran Dana Desa (DD) di Negeri Opin tahun 2016 terendus masalah. Proyek air bersih berupa bak penampung tidak dapat menampung air. Baca selengkapnya..

Ledrik Diperiksa, Vanath Mangkir

Ambon -Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Maluku, Ledrik Takandengan resmi diperiksa tim pemeriksa internal Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Ledrik diperiksa dalam kapasitas sebagai terlapor atas dugaan suap atau gratifikasi dana senilai Rp 2 miliar yang terdeteksi di detektor Bandara Patimura Ambon. Baca selengkapnya..

Vanath dan Kim Fui Mangkir

Ambon -Tim pengawas dari Kejaksaan Agung RI mulai menyelidiki laporan dugaan suap atau gratifikasi di Kejati Maluku. Sejumlah pihak baik internal maupun eksternal kejaksaan mulai diperiksa. Baca selengkapnya..

Apa Kabar Tiga Tersangka Keserasian?

Ambon -Pengusutan dugaan korupsi terhadap dana keserasian tahun anggaran 2006 senilai Rp 35 miliar yang sementara ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terindikasi mulai kabur. Baca selengkapnya..

1 Tahun 6 Bulan Penjara Buat Lou Puttileihalat

Piru -Terbukti korupsi, mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Benjamina Dortje Puttileihalat alias Lou Puttileihalat dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Putusan ini dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (8/6). Baca selengkapnya..

Buru Berhasil Pertahankan Predikat WTP

Namlea - Prestasi penilaian pengelolaan keuangan dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Buru tahun 2016 lalu, tahun ini masih mampu dipertahankan. Predikat WTP itu kembali diserahkan pihak BPK RI kepada Bupati Buru Ramly Umasugi, pada Rabu lalu, (31/5). Baca selengkapnya..

Pemprov Optimis Dapat WTP

Ambon - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, optimis untuk kembali memendapatkan penilaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam hal pengelolaan keuangan tahun 2016. Baca selengkapnya..

Malra Raih WTP Berkualitas se-Maluku

Langgur - Lagi-lagi kepemimpinan Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara mendapat apresiasi. Kabupaten Maluku Tenggara, berhasil meraih Oponi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berkualitas Tahun 2016 se-Provinsi Maluku oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Maluku.‎ Baca selengkapnya..

Pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 – 1 Juni 2017

Kamis (2/6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku melaksanakan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni 1945 – 1 Juni 2017) di auditorium gedung BPK Perwakilan Maluku. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan TI, Bono Wolson, sebagai komandan upacara. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Ade Iwan Ruswana, selaku Inspektur...

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pada 5 Kabupaten/Kota di BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, Rabu (31 Mei 2017) - Bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, telah dilaksanakan acara penyerahan LHP atas LKPD TA 2016 pada  5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah Kabupaten Buru,  Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2016. Acara tersebut dihadiri oleh Para Bupati dan Ketua DPRD...

Penyelenggaraan Investasi Oleh Pemerintah Daerah – Tulisan Hukum

Mengelola dan mempertanggungjawabkan investasi yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban yang harus diemban Pemda. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang komprenhensif kepada berbagai pihak terkait pengelolaan investasi Pemda maka tulisan ini akan membahas tentang penyelenggaran investasi oleh Pemda. Artikel Selengkapnya

Polisi Segera Kembalikan Berkas Korupsi Bantuan Operasional Bursel Ke Jaksa

Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dalam waktu dekat segera mengembalikan berkas perkara mantan Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Alberth Hanock Runanmase ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. “Berkas tersangka korupsi (bantuan operasional delapan Puskesmas di Bursel-red) ini sedang kita lengkapi sesuai dengan petunjuk JPU. Setelah selesai maka berkas...

Korupsi Alokasi Dana Desa Seram Bagian Barat, Jaksa Panggil Pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk memperkuat bukti penyidikan kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2015 senilai Rp1,9 miliar, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) SBB memanggil sejumlah pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Mereka yang dipanggil diantaranya Kepala BPMD Robby Silooy, Kepala Bagian Keuangan, Ampi Nia, mantan bendahara, Megie Pattirane dan Bendahara BPMD, Amelia Hatayane. Mereka akan diperiksa...

Gubernur Minta Sekda Perhatikan Daerah Yang Disclaimer

Gubernur Maluku Said Assagaff meminta agar Sekretaris Daerah Maluku Hamin bin Thaher bisa segera memperhatikan Kabupaten-Kabupaten yang hingga saai ini masih mendapatkan opini disclaimer dari badan Pemeriksa keuangan (BPK). Artikel Selengkapnya

12 Tahun Pemkab SBT Disclaimer, Bupati Ancam Proses Hukum Pejabat Koruptor

Selama belasan tahun, opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) dinyatakan Disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akibatnya Bupati SBT, Mukti Keliobas, mengancam akan memproses hukum setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga korupsi. Ia tak segan-segan untuk menindak dan merekomendasikan setiap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi untuk diproses sesuai dengan hukum...

Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-109 Tahun 2017

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-109, Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Upacara dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Hukum, Asdian Samsul Arifin, sebagai komandan upacara dan  Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana, sebagai Inspektur Upacara. Dalam sambutan Inspektur Upacara, Kepala Perwakilan membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik...

Jaksa Terus Periksa Saksi Transit Passo

Ambon - Tiga perusahan pengikut lelang tender proyek terminal Transit Passo dimintai keterangannya oleh tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rabu (26/4). Tiga perusahan itu adalah PT Gideon Jaya, PT Rizfani Jaya dan PT Kuda Laut Jaya. Pihak perusahaan dimintai keterangan untuk menelusuri proyek yang telah menghabiskan dana senilai Rp 40 miliar lebih. Selain pihak perusahaan, ada juga dua...

Kasus Transit Passo Tertutup

Ambon - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diingatkan untuk tidak bermain mata dalam melaksanakan penegakan hukum atas kasus dugaan korupsi dana pembangunan Proyek Terminal Transit di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon yang dibangun sejak 2007. Baca selengkapnya..

Jaksa Lidik Tambatan Perahu Pulau Kassa

Piru - Diam-diam, ternyata Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sementara progreskan penyelidikan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tambatan perahu Pulau Kassa di Desa Kaibobu, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB. Baca Selengkapnya..

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Memberikan Keterangan Ahli Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon

Ambon, 17 Maret 2017-, Bertempat di Pengadilan Negeri Ambon, sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Dra. Benjamina Dorce Puttileihalat, MM. dilaksanakan. Eka Jacob Hayer, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim yang terhormat untuk menghadirkan salah satu auditor BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang telah melakukan penghitungan kerugian negara/daerah, sebagai keterangan ahli. Dalam hal ini Hakim mengabulkan...

A golfer ready for hitting a tee shot

Ut in urna ut odio ultricies varius. Proin volutpat congue turpis sit amet posuere. Integer felis leo, dictum vitae diam quis, consequat feugiat nulla. Donec ac nisl mi. Nullam finibus efficitur nulla eu bibendum. Morbi tortor elit, ultrices vitae velit in, porttitor dapibus risus. Sed congue ligula quis ligula vestibulum, vitae imperdiet nulla tincidunt.

Business Point looks amazing in iPad

Ut arcu neque, convallis ac lacus in, facilisis suscipit risus. Quisque pellentesque arcu sollicitudin nunc molestie imperdiet. Mauris urna nibh, dapibus egestas augue at, rhoncus facilisis sapien. Aliquam commodo neque non augue dapibus viverra. Donec vel quam pulvinar nulla finibus fermentum in aliquam dui. Nunc eu pharetra odio, id sollicitudin mi. Curabitur blandit nisl vel massa elementum, ut sollicitudin eros auctor....

Traveling vintage car is my hobby

Nulla dolor ex, ultricies at ultrices quis, viverra vitae lacus. Proin gravida molestie massa, id aliquet tellus. Donec turpis odio, sodales vel cursus eu, rhoncus ut est. Phasellus aliquet et magna vel porta. Suspendisse bibendum ornare est sit amet suscipit. Pellentesque lobortis purus nec leo consectetur, vel cursus massa commodo. Aenean rhoncus turpis nec posuere sollicitudin. Etiam et malesuada nisl.

Contract signed for new web design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec fringilla tellus metus, non vehicula massa ornare vel. Proin sapien diam, pellentesque eget neque non, hendrerit eleifend turpis. Phasellus nec dignissim sem. Etiam pulvinar diam mi. Sed condimentum tincidunt libero finibus pulvinar. Nulla facilisi. Donec in augue sollicitudin libero euismod mollis. Morbi vel euismod ante. Morbi vel lorem maximus, porta diam...

Mobile apps developer’s life

Integer laoreet venenatis urna. Curabitur eget dapibus tellus. In hac habitasse platea dictumst. In non ipsum vitae enim venenatis maximus. Sed ac metus est. Nullam sit amet velit nec sapien sagittis sollicitudin. Mauris consectetur, diam sed iaculis finibus, est nibh commodo nisl, in facilisis diam tortor eu turpis. Mauris sodales nec eros sit amet pellentesque. Pellentesque vel commodo quam, a...

Guitar and its strings are my best friends

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec lacus leo, vehicula quis sem quis, gravida tristique leo. Cras nec rutrum erat. Sed et ultrices enim. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Proin ultrices magna eget enim pellentesque, a mattis lectus congue. Integer pulvinar vulputate arcu at vulputate. Pellentesque id dui ante. Pellentesque habitant morbi tristique...

Acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku

Ambon, 14 Pebruari 2017.- BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan acara serah terima jabatan dari Kepala Perwakilan lama Tangga M. Purba kepada Ade Iwan Rusawana sebagai Kepala Perwakilan baru. Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh Anggota III BPK RI, Tortama AUI, Kepala Auditorat AKN VI, Para Kepala Perwakilan serta Para Pejabat Struktural di lingkungan internal BPK RI, Wakil Gubernur,...

Panggilan Kedua bagi Dua Tersangka Studi Bandara Arara

Ambon - Surat panggil kedua bagi Direktur PT Seal Indonesia Widodo Bu­­di Santoso alias San­­to, dan  Endang Saptawati selaku pelaksana sur­vei tengah disiapkan oleh jaksa penyidik. Santo dan Endang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik Senin (30/1) dengan alasan sakit untuk diperiksa sebagai tersangka korupsi studi kelayakan Bandara Arara tahun 2015. Baca selengkapnya...

Fakta Persidangan tak Bisa Dielak

Ambon - Kejati Maluku didesak untuk segera memanggil dan memeriksa Richard Louhenapessy terkait kasus korupsi dan TPPU pembelian lahan dan bangunan bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya. Nasib Richard me­miliki andil dalam pro­ses tersebut yang me-ru­gikan negara Rp 7,6 milyar kini tergantung jaksa. Baca selengkapnya...

Empat Staf Dinas Kominfo Beberkan Korupsi Master Plan

Ambon - Empat staf Dinas Ko­m­info Provinsi Maluku mem­beberkan bukti ko­rupsi anggaran penyusunan master plan tahun 2015 saat diperiksa penyidik Kejati Maluku, Rabu (1/2). Mereka yang diperiksa adalah Mourenta Samu Samu. Ia dicecar pukul 13.45 WIT hingga sore. Yuni Kurnia Lesi pukul 09.30 hingga 11.00 WIT, kemudian Heny S  Sanip pukul 09.50 sampai pukul 11.30 WIT dan Jean V M...

Jaksa Duga Ada Penyimpangan Proyek di PLN Maluku-Malut

Ambon, Tribun-Maluku.com; Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku menduga ada penyimpangan dalam proyek pengadaan alat pembaca daya otomatis (AMR) di Kanwil PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016 senilai Rp1 miliar lebih. "Yang dimintai keterangan hari ini adalah Manajer Niaga PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku-Malut, Helmi Bantam dan masih ada banyak pihak yang terkait di dalamnya akan dipanggil,"...

Kasus Korupsi & TPPU Bank Maluku

Ambon - Richard Louhenapessy berperan penting dalam kasus korupsi dan TPPU pembelian lahan dan bangunan bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya. Andil Richard dalam kasus yang menimpa bank milik pemerintah daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara itu mulai terungkap saat sidang yang ber­langsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (13/1). Di hari-hari berikutnya, peran Richard dalam kasus tersebut makin...

Aspekindo Lapor Balai Jalan ke DPRD

AMBON, AE.– Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) Maluku, akan melayangkan laporan ke DPRD Maluku terkait pembatalan lelang secara sepihak yang dilakukan Balai Jalan Maluku-Maluku Utara. “Kami akan melaporkan kinerja Balai ke DPRD Provinsi Maluku, untuk harus dievaluasi. Karena jika hal ini terus dibiarkan, terjadi pembunuhan terhadap kontraktor lokal. Ini janga terus dibiarkan,” kata ketua Aspekindo Maluku, Jakob Waas kepada koran...

Jaksa SP3 Kasus Vanath?

Ambon, AE.– Kasus tersangka korupsi, Abdullah Vanath dibiarkan tanpa arah penyelesaikan. Hampir tiga tahun di polisi, kini jaksa ikut memperlambat kasus mantan Bupati Seram Bagian Timur itu. Padahal kasus ini limpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada kabar, kasus sudah di SP3-kan. Vanath terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU), mulai terungkap sekitar 2012 dengan temuan...

Mantan Kadis Dan Bendahara Dinkop SBB Diadili

Ambon, Tribun-Maluku.com; Majelis hakim tipikor pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon mengadili mantan Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Seram Bagian Barat, Syamsudin Laitupa dan bendaharanya, Popy Patialang dalam kasus bantuan dana bergulir tahun anggaran 2009. Ketua Majelis Hakim Tipikor, Christina Tetelepta didampingi Syamsidar Nawawi dan Heri Leliantono selaku hakim anggota membuka persidangan di Ambon, Selasa (31/1), dengan agenda pemeriksaan empat orang...

Kongkalikong di Proyek Balai Jalan

AMBON, AE.– Para pejabat di Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Maluku-Maluku Utara belum juga kapok. Atur-atur proyek masih saja dilakukan. Penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi juga tak membuat mereka jerah, termasuk penahanan terhadap Kepala Balai IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustary. Penangkapan Mustary karena menerima suap yang berawal dari permainan kotor di Balai Jalan IX itu. Permainan kotor ini masih...

Jaksa Periksa Rekanan Proyek Grand Design E-Goverment

Ambon, Tribun-Maluku.com; Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku kembali memeriksa Samuel Toding alias Semy, pihak ketiga yang menjadi rekanan dalam proyek pembuatan grand design e-goverment pada Dinas Komunikasi dan Informasi Maluku. Baca selengkapnya..

Janji Jaksa di Kasus Korupsi Bank Maluku

Ambon - Kasus dugaan korupsi Bank Maluku terus menjadi    perhatian serius penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, setelah berhasil mengiring empat tersangka di kursi pesakitan, jaksa terus telusuri keterlibatan oknum-oknum pejabat yang diduga turut terlibat didalam dugaan mark up pembelian lahan dan gedung bagi Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya Tahun 2014 senilai Rp 7,6 milyar dari total anggaran proyek Rp...

Mantan Kadis Kominfo Maluku Jadi Tersangka Korupsi

Ambon, Tribun-Maluku.com : Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Maluku, Ibrahim Sangaji, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana kegiatan bantuan pemerintahan tahun anggaran 2015 senilai Rp750 juta oleh Kejati Maluku. Baca selengkapnya..

Menuntut Ketegasan Jaksa

Ambon - Tim penyelidik Kejati Maluku sudah mencecar banyak pihak. Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy, salah satunya. Malah ia sudah beberapa kali bolak balik Kantor Kejati Maluku, di Jalan Sultan Hairun Ambon. Tak hanya itu, tim penyelidik juga memeriksa sejumlah pejabat Dinas PU Maluku, termasuk kepala dinas, Ismail Usemahu. Para pejabat Dinas PU Maluku juga diperiksa karena turut...

Hakim Vonis Terdakwa Korupsi Dana Pembuatan Taman

Ambon, Tribun-Maluku.com; Majelis hakim Tipikor pada kantor Pengadilan Negeri ambon menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap empat dari lima orang terdakwa korupsi dana proyek pembuatan taman, lantai halaman, serta lahan parkir kantor DPRD kota Tual tahun anggaran 2014 dan 2015. Baca selengkapnya..

DIRGAHAYU KE-70 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pada tanggal 16 Januari 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Upacara Bendera dalam rangka HUT BPK RI ke-70. Upacara Bendera dilaksanakan pada pukul 08:00 WIT di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng di auditorium lantai tiga. Upacara dipimpin oleh Rendra Papang sebagai Komandan Upacara dan Bapak Tangga M. Purba sebagai Inspektur...

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Batuan Di Kabupaten Maluku Tengah

Harga Dasar Pengenaan Pajak Batuan Di Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 04.a Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 01.a...

Standar Biaya Masukan Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 01.a Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 08.a Tahun 2015 tentang Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana Kabupaten Maluku Tengah

Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 01.a Tahun 2015 tentang Standar Biaya Langsung Personil dan Non Personil Untuk Jasa Konsultansi Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015

Standar Biaya Langsung Personil dan Non Personil Untuk Jasa Konsultansi Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Besaran Tunjangan Pelaksana Tugas dan Fungsi Bagi Pimpinan Dan Anggota Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah

Besaran Tunjangan Pelaksana Tugas dan Fungsi Bagi Pimpinan Dan Anggota Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Penyesuaian Dana Alokasi Khusus Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016

Perubahan dan Penyesuaian Dana Alokasi Khusus Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran...

Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Download Selengkpanya

Peraturan Bupati Nomor 22.a Tahun 2016 tentang Perubahan dan Penyesuaian Bantuan Sosial Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016

Perubahan dan Penyesuaian Bantuan Sosial Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Penyesuaian Bantuan Hibah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016

Perubahan dan Penyesuaian Bantuan Hibah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah

Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Harga Mineral Pajak Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Maluku Tengah

Harga Mineral Pajak Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016

Bantuan Biaya Operasional Distribusi Raskin/Rastra Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Bastian Mainassy Telah Kembalikan Kerugian Keuangan Negara

Ambon, Tribun-Maluku.com;  Mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Bastian Mainassy yang kembali menjadi terdakwa dugaan korupsi dana proyek pengadaan pancing tonda telah mengembalikan kerugian keuangan negara ke kas daerah. "Klien kami memang telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp3,20 miliar ke kas daerah," kata kuasa hukum terdakwa, Fistos Noya di Ambon, Rabu (11/1). Baca selengkapnya..

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Besaran Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bendahara Negeri/Negeri Administratif Di Kabupaten Maluku Tengah

Besaran Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bendahara Negeri/Negeri Administratif Di Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif Di Kabupaten Maluku Tengah

Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif Di Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016

Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Di Kabupaten Maluku Tengah

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Di Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kesejahteraan/Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016

Tunjangan Kesejahteraan/Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Penyesuaian Dan Pergeseran Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran...

Perubahan Penyesuaian Dan Pergeseran Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten...

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Sistem Evaluasi Terpadu dan Berkelanjutan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Sistem Evaluasi Terpadu dan Berkelanjutan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Martha Ngaku Terima Rp 4,5 M

Ambon - Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy mengaku, uang PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp 4,5 miliar. Pengakuan ini disampaikan Martha saat dicecar jaksa selama dua hari, Kamis (5/1) dan Jumat (6/1). Selain Rp 4,5 miliar, ia juga menerima uang tunai Rp 100 juta. Baca selengkapnya...  

PR yang Belum Tuntas

Bulan ini Kejati Maluku mengagendakan penuntasan sejumlah kasus dugaan korupsi. Kasus yang cukup menyedot perhatian publik. Belum bisa dituntaskan tahun kemarin, karena berbagai  alasan, diantaranya tenaga jaksa tak sebanding dengan banyak kasus yang ditangani. Baca selengkapnya...

Praktek Tembang Pilih

Ambon - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diberlakukan, namun ternyata implementasinya belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah. Praktek kolusi, nepotisme serta pemberlakuan tembang pilih masih dirasakan sebagian anak bangsa di daerah ini khususnya di Kota Ambon, terhadap bentuk-bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot). Baca selengkapnya...

Kadis ESDM Dicecar Lagi

Ambon - Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy dicecar lagi, Jumat (6/1). Ia datang lebih awal satu jam dari jadwal pemeriksaan. Martha tiba di Kantor Kejati Maluku pukul 08.00 WIT, dan menjalani pemeriksaan pukul 09.00 hingga 12.00 WIT oleh jaksa Adam Saimima. Baca selengkapnya...

Martha Akui Terima Rp4,3 M

AMBON,AE––Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy akhirnya buka mulut soal setoran dana miliran rupiah oleh PT.BPS ke rekening pribadinya. Dana itu disetorkan terkait proyek pengangkatan sedimen di Sungai Anahoni, Kabupaten Buru. Baca selengkapnya..

Jack Penuhi Panggilan, Pemeriksa tak Nongol

Ambon - Kepala Sub Devisi Renstra dan Corsec Bank Maluku, Jack Stuart Manuhutu memenuhi panggilan jaksa penyidik Kejati Maluku, Kamis (5/1). Namun pemeriksaan tidak dilakukan karena jaksa tak nongol. Sesuai agenda, tersang-ka kasus dugaan korupsi dan TPPU pembelian la-han dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya ini dipe­-riksa pukul 09.00 WIT. Ia terpaksa pulang karena tim penyidik masih...

Martha Datang Lebih Awal

Ambon - Sehari sebelum waktu pemeriksaannya, Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy menyambangi penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Ada apa gerangan? Sudah sekali, Martha yang diduga kuat me­nam­pung dana transferan PT Buana Pratama Sejahtera (PT BPS), tak menggubris panggil­an jaksa penyidik. Baca selengkapnya...

Polisi Segera Kembalikan Berkas Korupsi BO Bursel ke Jaksa

Ambon - Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku dalam waktu dekat segera mengembalikan berkas bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Bursel, Alberth Hanock Runanmase ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berkas tersangka korupsi Bantuan Operasional (BO) delapan Puskesmas di Kabupaten Bursel tahun 2011 ini belum lengkap, sehingga dikem­-balikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Maluku ke penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Baca selengkapnya...

Jaksa Minta Kadis ESDM Kooperatif

Ambon - Kejati Maluku meminta Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy kooperatif dan menghargai proses hukum kasus dugaan gratifikasi penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Nanlohy tercacat sudah dua kali tidak m­eme­nuhi panggilan tim penyelidik tanpa alasan jelas. Ia akan cecar soal uang miliaran rupiah PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) yang masuk ke rekeningnya.   Baca selengkapnya...

Fakta Baru di Kasus Lahan Balai

AMBON, AE.— Nilai Jual Objek Pajak tanah seluas 4000 meter persegi hanya Rp 300 ribu per meter. Ingin ambil untung dari transaksi ini, Hendro Lengkong dan beberapa oknum pejabat di Balai Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku-Maluku Utara menaikan NJOP menjadi Rp600 ribu per meter. Keuntungan yang didapat Rp1,2 miliar. Keuntungan bagi Hendro Cs kerugian bagi negara. Baca selengkapnya..

Janji Jaksa di Gunung Botak

Ambon - Kasus dugaan gratifikasi dalam penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru belum juga beranjak dari status penyelidikan. Hingga jelang akhir tahun 2016 peme­riksaan saksi-saksi masih dilakukan. Belum ada kesimpulan apakah kasus ini memenuhi syarat untuk dinaikan ke tahap penyidikan ataukah tidak. Baca selengkapnya...  

UPACARA BENDERA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI IBU KE-88

Badan Pemerika Keuangam (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-88 pada tanggal 22 Desember 2016. Upacara dilaksanakan pada pukul 08:00 WIT di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kepala Sekretariat Perwakilan, Aan Hayatullah, menjadi Inspektur dan Komandan upacara dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Humas dan TU. Pada pembacaan naskah-naskah upacara dibacakan pula sejarah singkat...

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Buru

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Buru

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Buru

Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru

Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Yang...

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 52 Tahun 2Ot4 tentang Peiimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru

Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 52 Tahun 2Ot4 tentang Peiimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Download Selenglapnya

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap...

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Buru

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kewajiban Kepesertaan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peraturan Program Badan Wilayah Kabupaten Buru

Kewajiban Kepesertaan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peraturan Program Badan Wilayah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru

Standar Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengeioiaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Buru Tahun 2015

Pengeioiaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Buru Tahun 2015 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru

Pendelegasian Kewenangan di Bidang pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Terbatas

Petunjuk Pelaksanaan Lelang Terbatas Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2Ol5

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2Ol5 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 76 Tahrun 2014 tentang Penetapan Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil...

Penetapan Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus umum, di Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buru

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 TAHUN 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 TAHUN 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016

Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis  penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten...

Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru

Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 2O Tahun 2014 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 2O Tahun 2014 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Buru

Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Buru

Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buru

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan

Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal

Perubahan Tarif Retribusi Terminal Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Ijin Trayek

Perubahan Tarif Retribusi Ijin Trayek Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Buru Tahun 2016

Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Buru Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016

Pedoman Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016

Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Perizinan Pemnafaatan Ruang

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Perizinan Pemnafaatan Ruang Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Buru

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Komunikasi Informasi Kabupaten Buru

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Komunikasi Informasi Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Kawasan Perdesaan Download Selengkapnya

Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penepatan Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2016

Penepatan Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji Direktur Utama, Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai Pada Perusahaan Daerah Maren Kota Tual

Tata Cara Pembayaran Gaji Direktur Utama, Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai Pada Perusahaan Daerah Maren Kota Tual Download Selengkapnya

Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2016

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual PERDA NO. 2 TAHUN 2015 PERDA NO. 2 TAHUN 2015_LAMPIRAN

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual PERDA NO. 1 TAHUN 2015 PERDA NO. 1 TAHUN 2015_LAMPIRAN 1 PERDA NO. 1 TAHUN 2015_LAMPIRAN 2

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemulihan Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup

Tata Cara Pemulihan Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Mekanisme Percepatan Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Standar Operasional Prosedur Mekanisme Percepatan Fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/Mahasiswi Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Maluku Tenggara Barat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta

Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/Mahasiswi Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Maluku Tenggara Barat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Pemungutan, dan Pengenaan Sanksi Administrasi

Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Pemungutan, dan Pengenaan Sanksi Administrasi Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pasar Omele Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pasar Omele Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan Ternak Kerbau Yamdena

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan Ternak Kerbau Yamdena Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016

Tata Cara Pembagian, Penetapan, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016

Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016

Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah

Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Dan Invenstasi Pemerintah Daerah Kota Ambon

Penyelenggaraan Dana Bergulir Dan Invenstasi Pemerintah Daerah Kota Ambon Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Download Selengkpnya

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Tanah

Pengelolaan Air Tanah Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan

Perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal

Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Partisipatif Pilar Titik Referensi (TR) Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pengelolaan Partisipatif Pilar Titik Referensi (TR) Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Prosedur Penempatan Rumah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Prosedur Penempatan Rumah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah

Penetapan Standar Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Dana Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Dana Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selangkapnya  

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Forum Kewaspadaan Dini Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Forum Kewaspadaan Dini Kabupaten Maluku Tenggara Barat Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Download Selengkapnya

RSUD Haulussy Harus Diaudit Eksternal

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy Ambon menunggak utang Bahan Medis Habis Pakai  (BMHP) khususnya obat-obatan kepada pihak ketiga sebesar Rp14.403.738.694. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pattimura, Victor Ruhunlela, berpendapat bahwa perlu dilakukan audit secara eksternal atas permasalahan hutang ini. Menurut beliau audit perlu dilakukan agar dapat diketahui akar permasalahan di RSUD Haulussy, bilamana terdapat kesalahan dalam...

Korupsi Dana Reboisasi, Jaksa Tahan Kadishut Bursel CS

Pada hari Jumat, 18 November 2016, Kejaksaan Negeri Namlea telah menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek tanaman reboisasi dan pengayaan di Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 senilai Rp2,6 miliar. Ketiga tersangka yaitu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan M. Tuasamu, Bendahara Syarief Tuharea, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Januar Risky Polanunu. Penyidik sedang merampungkan berkas perkara...

Jaksa Tahap II Dua Tersangka Korupsi Dana Bergulir

Ambon - Dua tersangka kasus korupsi dana bergulir di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten SBB tahun 2009 senilai Rp 1,3 miliar sudah diserahkan berikut berkasnya atau tahap II dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Selasa (13/12). Kedua tersangka itu adalah mantan Kadis Koperasi UKM Kabupaten SBB, Samsudin Laitupa dan Kabid UKM, Sofie Patty. Baca selengkapnya..

Jaksa Bermain di Kasus Remond?

AMBON,AE– Berkas Samuel Paulus Puttileihalat alias Remond, lagi-lagi dinyatakan belum lengkap oleh jaksa peneliti Kejati Maluku. Alhasil, berkas calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) itu telah dikembalikan kepada Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku untuk dilengkapi. Baca selengkapnya..

Dispenda Busel Belum Terjunkan Staf Tagih PBB

Namrole - Kepala Dinas Pendapatan Kabu¬paten Bursel, Hamis Souwakil me¬ngungkapkan, dirinya belum menu¬runkan stafnya ke kecamatan-keca¬matan untuk melakukan penagihan pem-bayaran Pajak Bumi dan Ba¬ngunan (PBB). Baca selengkapnya..

Korupsi dan TPPU Bank Maluku, Saksi: Uang Kelebihan Pajak Diambil Heintje

Ambon - Tak hanya hasil mark up Rp 7,6 miliar, namun uang sisa pajak pembelian lahan dan bangunan bagi kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya sebesar Rp 250 juta juga diambil oleh Direktur CV Harves, Heintje Abraham Toisuta. Baca selengkapnya..

Korupsi ADD Oma Naik Penyidikan

Ambon - Penanganan kasus dugaan ko­rupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Ma­luku Tengah Tahun 2015-2016 ditingkatkan ke tahap penyidikan.Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat telah mengeluarkan sprindik untuk dilakukan proses penyi­dikan. Baca selengkapnya..

Berkas Remond Tuntas Pekan Depan

AMBON,AE– Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi Maluku masih meneliti berkas Samuel Paulus Puttileihalat alias Remond, tersangka kasus penyerobotan hutan lindung di Kabupaten Seram Bagian Barat. Hingga kemarin, JPU yang ditunjuk meneliti berkas Remond mengakui jika berkas mantan Kadis PU SBB itu belum tuntas diperiksa. Baca selengkapnya..

Dua Tersangka Korupsi Dana Bergulir SBB Ditahan

Ambon - Dua tersangka dugaan korupsi dana bergulir di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten SBB tahun 2009 senilai Rp 1,3 miliar ditahan di Lapas Klas IIB Piru, Kamis (8/12). Kedua tersangka yang ditahan adalah mantan Kadis Koperasi UKM Kabupaten SBB, Samsudin Laitupa dan Kabid UKM Sofie Patty. Baca selengkapnya..

Korupsi Alat Lab Bahasa Buru, Eks Disdikbud Bursel Cs Dihukum Dua Tahun Penjara

Ambon - Eks Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Buru, Achmad Marzuki Padang dan stafnya Ahmad Mukadar alias Mo dihukum dua tahun penjara, lantaran terbukti korupsi anggaran pengadaan alat-alat laboratorium bahasa Kabupaten Buru. Kedua terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan alat-alat laboratorium bahasa di Kabupaten Buru Tahun 2010 ini juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider satu bulan...

Kadishub Tersangka Kasus Arara

AMBON,AE.– Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Maluku, Benny Gasperz (BG) resmi menyandang status tersangka. Mantan Kadis Pariwisata Maluku itu disangkakan dalam kasus dugaan korupsi anggaran study kelayakan perencanaan pembangunan Bandara Arara, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), tahun anggaran 2015. Baca selengkapnya..

Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Maluku Semester II Tahun 2016

Ambon, 02 Desember 2016.- BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan acara pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK RI dan pemantauan penyelesaian kerugian daerah Semester II tahun 2016 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku selama lima hari mulai 28 November s/d 02 Desember 2016. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan...

Korupsi Dana Reboisasi, Tiga Pejabat Dinas Kehutanan Bursel Ditahan

Ambon - Kejari Buru menahan tiga peja­bat Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan (Bursel) sebagai ter­sangka dugaan korupsi proyek tanaman reboisasi dan pengayaan tahun 2012 senilai Rp. 2,6 miliar, Kamis (1/12) di Rutan Klas IIA Ambon. Ketiga pejabat Dinas Kehutanan Bursel yang ditahan adalah Kadis Kehutanan M. Tuasamu, Benda­hara Syarief Tuharea dan PPTK Januar Risky Polanunu. Baca selengkapnya..  

UPACARA HUT KORPRI KE 45TH PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

  Ambon, 29 November 2016-, bertempat di Lapangan Upacara BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan upacara HUT KORPRI ke-45. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, diikuti juga oleh seluruh pejabat struktural, staf BPK Perwakilan Maluku dan bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Bapak  Henggar Kartika Padya Nugraha. Sambutan Presiden RI, Joko Widodo, yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan, Tangga M. Purba, mengapresiasi...

Seleksi Penerimaan Tenaga Tidak Tetap Perawat Pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku

BPK Perwakilan Provinsi Maluku membuka lowongan untuk 1 orang Tenaga Tidak Tetap Perawat untuk ditugaskan penuh waktu di BPK Perwakilan Provinsi Maluku mulai Januari 2017. Adapun persyaratan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Warga Negara Indonesia, Usia Minimal 19 tahun pada Desember 2016, Berstatus belum menikah, Pendidikan minimal S1 Keperawatan, Sehat jasmani dan rohani, Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau...

Focus Group Discussion “Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI”

Ambon, 2 November 2016. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Percepatan Tindak Lanjut H asil Pemeriksaan BPK RI. FGD diselenggarakan pada hari Senin 31 Oktober 2016 bertempat di aula kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kegiatan ini mengundang delapan pemerintah daerah pada Provinsi Maluku, yaitu Kota Ambon,...

Kemungkinan Kakak Eks Bupati SBB Ditahan

Ambon - Setelah berkas ram­pung mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten SBB,  Dor­tje Puttileihalat alias Lou kemungkinan di­tahan oleh jaksa. Tim penyidik Kejati Maluku masih menu­nggu hasil audit keru­gian negara dari BPKP untuk merampungkan berkas kakak eks Bu­pati SBB, Jacobus F. Puttileihalat ini. Baca selengkapnya...

Membuktikan Fakta

Ambon - Isu bahwa tim penyidik Kejati Maluku merekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAB) dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku terus menyeruak. Kendati sudah ditepis, tetapi tak bisa memadamkannya. Baca selengkapnya....

Upacara Hari Sumpah Pemuda Ke-88 BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, 28 Oktober 2016-, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Upacara Bendera pada tanggal 28 Oktober 2016 dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88. Upacara dimulai pada pukul 08:00 WIT dengan dipimpin oleh Rendra Papang sebagai Komandan Upacara. Upacara dilaksanakan di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kepala Perwakilan, Tangga M. Purba, selaku Inspektur Upacara dalam amanatnya membacakan sambutan Menteri Pemuda...

Jaksa tak Bernyali Periksa Nanlohy

AMBON,AE.–– Jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku selalu punya alasan terkait pengusutan kasus gratifikasi PT BPS kepada Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy. Sampai kemarin, belum ada lagi rencana pemeriksaan terhadap dia, setelah sebelumnya dua kali jaksa melayangkan surat panggilan. Baca selengkapnya...

Bolak Balik Jaksa

Ambon - Belum ada sinyal untuk kasus penyerotan hutan produksi dan kawasan konservasi di Gunung Sahuwai di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tuntas. Berkas eks Kepala Dinas PU Kaupaten SBB, Samuel Paulus Puttileihalat alias Remon masih belum lengkap, sehingga dikembalikan lagi ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku. Baca selengkapnya...

Klaim Jaksa

Ambon - Bukti-bukti yang dipegang jaksa sangat kuat. Karena itu, tiga tersangka korupsi dan TPPU pembelian lahan dan gedung di Surabaya, yaitu mantan Dirut Bank Maluku Idris Rolobessy, Dirut CV Harves Heintje Abraham Toisuta,  dan mantan Kepala Divisi Renstra-Corsec, Petro Rudolf sulit lolos dari dakwaan jaksa. Baca selengkapnya...

Satu Bukti Lagi, Nane Terjerat

AMBON,AE–– Disebutnya nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat, Fransyane Puttileihalat dalam sidang korupsi anggaran sosialisasi kurikulum 2013 di dinas tersebut, dinilai sebagai bukti baru. Hanya saja ini belum bisa menjerat adik mantan Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat. Jaksa masih membutuhkan satu bukti lagi untuk menjeratnya. Baca selengkapnya...

Nanlohy Cuekin Panggilan Jaksa

AMBON, AE.–– Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Martha Nalohy, Rabu kemarin diagendakan menjalani pemeriksaan terkait penyelidikan kasus dugaan gratifikasi terkait penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Hanya saja, panggilan tersebut tidak dihiraukan Nanlohy. Baca selengkapnya...

Nane Otaki Korupsi K13

AMBON,AE—Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Fransyane Puttileihalat alias Nane, merupakan aktor dalam pengelolaan anggaran sosialisasi empat kegiatan kurikulum 2013 di Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Baca selengkapnya...

4 Saksi Tersisa Untuk Remon

AMBON,AE––Setelah menerima pengembalian berkas dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku melengkapi berkas mantan Kepala Dinas PU Kabupaten SBB, Samuel Paulus Puttileihalat alias Remon, tersangka kasus dugaan korupsi dugaan penyerobotan hutan lindung di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Baca selengkapnya...

Mantan Gubernur Digarap Jaksa

AMBON,AE—Mantan Gubernur Maluku, Karel Alberth Ralahalu, Senin kemarin memenuhi panggil jaksa guna menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Ralahalu ditanyai puluhan pertanyaan seputar dugaan masalah anggaran study kelayakan pembangunan Bandara Arara, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2015 senilai Rp.800 juta. Baca selengkapnya...

Memburu Otak Korupsi APBD SBB

TIM Kejati Maluku diturunkan ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) untuk memeriksa saksi-saksi kasus dugaan korupsi APBD tahun 2007-2009. Tim yang dipimpin oleh Adam Sai­mima selaku koordi­nator Kejati Maluku ini sudah mencecar puluhan saksi, baik pejabat eselon III maupun sejumlah staf di Pemkab SBB. Baca selengkapnya...

Polisi Tak Serahkan Vanath ke Jaksa

AMBON,AE.––Lima bulan sudah berkas perkara tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Abdullah Vanath dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku. Namun sampai kemarin, polisi tak kunjung melimpahkan berkas perkara dan tersangka ke kejaksaan Tinggi Maluku, guna menjalani proses hukum lanjutan. Baca selengkapnya...

Polisi Bungkam Terkait Tersangka Abdullah Vanath

AMBON,AE.––Hampir lima bulan sudah tahap pertama berkas perkara tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Abdullah Vanath dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku. Namun sampai kemarin, ini polisi tak kunjung menuntaskan tahap dua pelimpahan berkas. Baca selengkapnya...

Tim Jaksa ke SBB Usut Korupsi APBD

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku telah ber­tolak ke Kota Piru untuk mengusut dugaan korupsi APBD tahun 2007-2009. Informasi yang di­peroleh Kamis (13/10) menyebutkan, tim itu di­pimpin oleh Adam Sai­mina selaku koordi­nator Kejati Maluku. Ia didampingi Kasi Pemeriksa YE Oceng Almah­da­ly dan jaksa Devi Muskitta. Mere­ka bertolak sejak Rabu (12/10). Tim telah mengagen­dakan untuk memeriksa 10 saksi baik pegawai maupun pejabat Pemkab...

Jaksa Beralasan Bukti untuk Jerat Bob dan Nane Lemah

Ambon - Kejati Maluku membantah melin­dungi Jacobus F Puttileihalat dan Fransyane Puttileihalat dalam ka­sus korupsi di Disdikpora Kabupaten SBB. Namun bukti untuk menjerat kakak beradik ini lemah.  Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette mengaku, saat diperiksa tersangka Ledrik Si­nanu mengaku memberikan uang kepada Bob, sapaan Jacobus F Puttileihalat dan Fransyane Putti­leihalat alias Nane. Tetapi tidak ada orang yang melihat....

Mungkihkan Nane-Bob akan Dijerat ?

Kejati Maluku dinilai melindungi Jacobus F Puttileihalat (Bob) dan Fransyane Puttileihalat (Nane) dalam kasus korupsi di Disdikpora Kabupaten SBB. Ratusan juta mengalir ke kantong keduanya, namun kakak beradik ini tidak ditetapkan sebagai tersangka. Berbagai kalangan menyesalkan sikap Kejati Maluku yang tebang pilih dalam menetapkan tersangka kasus korupsi. Baca selengkapnya...

Jaksa Segera Eksekusi PPK Proyek Alkes RSUD Masohi

Ambon - Kejari Maluku Tengah segera mengeksekusi Penjabat Pem­buat Komitmen (PPK), Abdul Mu­talib Latuamury alias  Mo, terpidana kasus korupsi proyek alat kesehatan (alkes) RSUD Masohi. Mahkamah Agung mengganjar Mo lima tahun penjara dan mem­bayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Baca selengkapnya...

Kadishub Maluku akan Diperiksa Jaksa

AMBON,AE.–– Kasus dugaan korupsi anggaran study kelayakan pembangunan bandara Arara, Kabupaten Maluku Tengah, bakal naik status dalam waktu yang tidak lama. Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, tinggal memeriksa beberapa pihak terkait untuk melengkapi bukti-bukti yang telah dikontongi. Baca Selengkapnya...

Jaksa Siapkan Kejutan Buat Nanlohy

AMBON,AE.–– Hampir satu bulan lebih kasus Gunung Botak dan transaksi Reverse Repo tidak terdengar kabar. Kini, Jaksa kembali bergerak menggarapnya. Agenda panggilannya sementara kembali disusun tim penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Jadwalnya, pemeriksaan terkait kasus Gunung Botak, masih tertutup. Sementara Repo, Pihak yang akan dipanggil jaksa, masih dalam internal PT. Bank Maluku-Malut. Nama Jack Stuard Manuhuttu, masuk dalam daftar panggilan tim...

Sekda Sampaikan LPJ Dan Nota APBD 2015 Hasil Audit BPK

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Ibrahim Umarella menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Tahun Anggaran dan Nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malteng, Rabu (10/8). Artikel Selengkapnya

BPK Diminta Audit Kontraktor Dan Bina Marga

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku diminta untuk segera mengaudit pihak ketiga atau kontraktor yang mengerjakan Proyek Jembatan Amahusu dan Eri, Kecamatan Nusaniwe. Pasalnya sudah hampir tiga tahun, proyek tersebut belum juga diselesaikan. Bahkan diduga ada penggelapan anggaran antara kontraktor dan Pihak Bina Marga dalam proyek tersebut. Artikel Selengkapnya

Korupsi Proyek Ruang Rapat, Eks Kadis Pendidikan Maluku Tenggara Barat Dan PPTK Divonis 1,3 Tahun Penjara

Eks Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Holmes Matruty dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ellias Lamer-burru divonis 1,3 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pembangunan ruang rapat tahun 2014 senilai Rp838.317.000,00 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Selasa (23/8). Holmes Matruty dan Ellias Lamer­burru juga dihukum membayar denda Rp50.000.000,00 juta subsider satu bulan kurungan...

Jaksa Periksa Tersangka Korupsi Dana Bansos Maluku

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akan memeriksa HK alias Herman, mantan pegawai negeri sipil Pemkab Maluku Barat Daya (MBD) yang menjadi tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2009-2010. "Tersangka awalnya menjalani proses pemeriksaan di kantor Kejati Maluku sejak dua hari lalu, tertunda karena Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (KacabJari) Wonreli sementara mengikuti persidangan di PN Ambon,"...

Usut PNBP Pemkot Satu Miliar Rupiah, Jaksa Tunggu Laporan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon akan mengusut dugaan penyelewengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp1 Miliar di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon apabila ada laporan resmi. Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat, menyatakan bahwa beliau enggan berkomentar bila belum ada laporan. Artikel Selengkapnya

DPRD Kritisi PAD Tak Capai Target

Pada tanggal 27 Juli 2016 dilaksanakan rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2016. Pada rapat tersebut Badan Ang¬garan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku mengkritisi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak berhasil mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artikel Selengkapnya

Dana Hibah Parpol Diselewengkan, Sekretaris DPW PAN Maluku Dorong Proses Hukum

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Maluku, Peter Tatipikalawan mendorong agar penyelewengan bantuan dana hibah kepada Partai Amanat Nasional (PAN) senilai Rp76 Juta Rupiah segera diusut oleh kejaksaan ataupun kepolisian. Dana hibah tersebut diberikan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada Tahun 2015. Artikel Selengkapnya

Pemerintah SBT Endapkan Dana Desa

AMBON,AE.—Dana desa dari pemerintah pusat untuk 174 Desa dari total 198 Desa di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) hingga kini tak kunjung cair. Padahal dana puluhan milyar itu sudah ada di rekening pemerintah daerah setempat sejak April. Kondisi itu membuat berbagai kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan di desa terhambat. Baca selengkapnya...

Berkas Remon Balik Lagi

AMBON, AE.–– Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku resmi mengembalikan berkas Samuel Paulus Puttileihalat alias Remond, tersangka penyerobotan hutan negara di Gunung Sawai, Kabupaten SBB ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku. Ini setelah kurang lebih 14 hari meneliti berkas tersangka milik mantan Kadis PU SBB itu, JPU menyatakan berkas tersebut belum lengkap.  Baca selengkapnya...

Manisnya Janji Palsu Jaksa

AMBON, AE.–– Dua kasus besar, dugaan korupsi Repo dan gratifikasi PT BPS kepada Kepala Dinas Energi Sumberdaya Mineral Maluku, Martha Nanlohy kini menggantung. Tak lagi dikorek jaksa Kejaksaan Tinggi Maluku. Mereka selalu banyak alasan untuk menghindari kritikan publik. Padahal, sejak April hingga Oktober 2016, tim penyidik Kejaksan Tinggi Maluku terus mengumbar janji akan menuntaskan kasus ini. Pada Juni lalu,...

Upacara Hari Kesaktian Pancasila BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, 3 Oktober 2016-, Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. BPK Perwakilan Provinsi Maluku turut melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Upacara dilaksanakan pada hari Senin 3 Oktober 2016 di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan Kepala Perwakilan  sebagai Inspektur Upacara. Upacara dimulai pada...

Gagal Menyelesaikan

Ambon - Tak sedikit kasus yang diburu Ditreskrimsus Polda Maluku. Sejak Ditreskrimsus dipimpin Kombes Pol. Sulistiono hinggga Kombes Pol. Budi Gunawan, entah sudah berapa kasus dugaan korupsi yang diusut. Banyak kasus yang dikejar, tetapi proses penanganannya ter­seok-seok. Bahkan tak lagi terdengar kabarnya. Hilang seperti ditelan bumi. Sebut saja kasus pembangunan Gedung DPRD SBT senilai Rp 14,8 miliar. Proyek  ini...

Nane Berkelit Terima Duit Haram

AMBON,AE—Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Fransyane Puttileihalat, akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Adik kandung mantan Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat itu akhirnya diperiksa selama satu setengah jam terkait kasus dugaan korupsi anggaran sosialisasi empat kegiatan kurikulum 2013 (K13) pada Dinas Pendidikan setempat. Baca selengkapnya...

Tanpa Tersangka Baru

Penyidikan kasus dugaan korupsi Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2013 senilai Rp 2,2 miliar di Kabupaten SBB mentok. Mantan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten SBB, Ronny Dirk Rumalatu menjadi tersangka tunggal. Tak ada lagi tanda-tanda akan ada penambahan tersangka. Dugaan keterlibatan sejumlah pihak diantaranya Bupati SBB saat itu, Jacobus F Puttileihalat tak serius diusut. Kejati Maluku hanya rajin membangun wacana,...

Jangan Terkontaminasi Politik

Janji Kejati Maluku untuk memanggil Plt Kadis Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Fransyane Puttileihalat alias Nane belum juga diwujudkan. Sebelumnya Nane dipanggil, Selasa 13 September 2016 lalu, tetapi ia mangkir. Hingga kini panggilan kedua belum juga dilayangkan. Adik mantan Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat ini akan diperiksa terkait dugaan korupsi kegiatan pembinaan kelompok kerja guru/musyawarah...

Intervensi Hambat Korupsi Vanath

Kasus Tindak Pidana korupsi dan Pencucian Uang (TTPU) dengan tersangka mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) semakin tak jelas, penangganannya sengaja diperlambat, diduga ada intervensi tingkat tinggi yang diduga oknum-oknum tertentu termasuk termasuk tersangka untuk menghalangi kasus ini sampai ke pengadilan. Baca Selengkapnya...

Nyali Jaksa di Kasus Dana Kepemudaan

Ambon - Ada apa dengan Kejari Ambon?. Pertanyaan ini muncul rampai di publik menyusul dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Maluku tahun 2014 senilai 1.648.096.000.yang tak jelas perkembangannya. Pasca penggeledahan tim penyidik Kejari Ambon di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku,  Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kantor Inspektorat Maluku, Selasa 1 Maret 2016...

Mempertanyakan Konsistensi Polisi

Kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati SBT, Abdu­llah Vanath terus menjadi sorotan publik. Kurang lebih empat bulan, pasca berkasnya dinyatakan lengkap atau P21 berkas mantan bupati dua periode ini belum juga diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku. Baca selengkapnya...

Desak Jaksa Ungkap Tersangka Lainnya

Ambon - Kasus dugaan korupsi pembi­naan kelompok kerja guru/musyawarah guru pelajaran dan training of trainers guru dan pengawas untuk kurikulum tahun 2013 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang saat ini dibidik jaksa sudah memasuki babakan baru. Dugaan korupsi ini telah menjeret D.B Puttileihalat, kakak kandung mantan Bupati SBB, Bob Puttileihalat sebagai tersangka. Ia dinilai...

Menelusuri Aset Tersangka TPPU Bank Maluku

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku terus memburu aset tersangka kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Malut di Surabaya, Heintje Abraham Toisuta.  Sebelumnya, rumah dan tanah milik Direktur Utama CV Harves ini yang berada di Jalan Dokter Kayadoe Kudamati, RT 002/RW 05, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon,...

Ungkap Korupsi SBB

Ambon - Satu persatu aparat penegak hukum baik jaksa dan polisi mengungkapkan dugaan korupsi di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). 10 Tahun Bupati SBB, Jacobus F Puttileihalat membangun kabupaten berjulukan Saka Mese Nusa ini, namun korupsi kian tumbuh bagaikan jamur. Bahkan mengakhiri masa jabatannya 13 September 2016 ini, sejumlah kasus korupsi yang diduga melibatkan saudara-saudara kandungnya bakal  menjadi catatan...

Sulitnya Mengungkap Aliran Dana Rp 7,6 Miliar

Ambon-, Dokumen dan bukti tambahan dipasok penyidik Kejati Maluku ke BPKP Perwakilan Maluku untuk menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan mark up pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Malut di Surabaya. Dokumen dan bukti-bukti itu, sebagian besar adalah hasil penggeledahan di Kantor Bank Maluku Malut, Jl. Raya Pattimura Ambon pada 15 April 2016 lalu. Baca...

Dugaan Mark Up Bank Maluku Jaksa Masih Dalami Bukti dari Rumah Heintje

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku masih mendalami bukti-bukti dugaan mark up pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Malut di Surabaya yang disita saat penggeledahan di rumah Direktur Utama CV Harves, Heintje Abraham Toisuta. Baca selengkapnya..

Dugaan Korupsi ADD, Sekretaris Negeri Oma Kembali Diperiksa

Ambon - Sekretaris Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Malteng, Julius Sekewael kembali diperiksa penyidik Kejari Ambon, Jumat (2/9) terkait dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 dan 2016 senilai Rp 700 juta lebih.  Julius Sekewael diperiksa pukul 10.00 hingga 15.00 WIT, dan dicecar puluhan pertanyaan.Kasi Pidsus Kejari Ambon, Irwan Somba yang dikonfirmasi, belum mau berkomentar karena kasus...

Jaksa Pasok Bukti Tambahan Mark Up Bank Maluku ke BPKP

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku memasok puluhan bukti tambahan dugaan mark up pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Malut di Surabaya kepada BPKP Maluku, Jumat (2/9).  Puluhan bukti yang merupakan hasil sitaan dari Kantor Bank Maluku-Malut itu, dikemas dalam satu map ordner, dan diserahkan tim penyidik ke auditor sekitar pukul 14.05 WIT. Baca selengkapnya..

Korupsi Dana BOS, Jaksa Jerat Kepala SMAN 1 Seti

Ambon - Kepala SMAN 1 Seram Utara Timur (Seti), Kabupaten SBT, Abuhar Djimbula dijerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Sekolah (BOS) tahun 2009-2014 senilai Rp 1 miliar. Abuhar Djimbula ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Agustus 2016 lalu oleh penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Maluku Tengah di Wahai, setelah kasus yang melilitnya ditingkatkan ke penyidikan April 2016 lalu. Baca selengkapnya..

Korupsi di Dinas Pendidikan. Setelah Kakak, Giliran Jaksa Panggil Adik Bupati SBB

Ambon - Setelah Bonjamina Dortje Puttileihalat alias Lou menjadi tersangka, giliran penyidik Kejati Maluku memanggil Fransyane Puttileihalat alias Nane. Adik Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihat ini akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) SBB tahun 2013. Baca selengkapnya..

Duit Pelicin Masuk Tambang

AMBON, AE.–– Dua tambang emas di Maluku telah dikelola oleh rakyat, maupun investor. Baik secara illegal, maupun legal. Yang illegal sudah ditutup untuk kemudian dibuka lagi, sementara yang legal lewat ijin pemerintah sudah beroperasi, meski belum berproduksi. Anehnya, tiap bulannya selalu ada material emas dibawah keluar bertonton. Baca selengkapnya..

Upacara HUT RI ke-71 Pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Ambon, 25 Agustus 2016-, Dalam rangka menyambut HUT RI ke-71, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan berbagai kegiatan. Kegiatan yang meliputi bidang olahraga dan seni tersebut dilaksanakan mulai tanggal 8 Agustus 2016. Mengawali rangkaian kegiatan tersebut, dilaksanakan pertandingan Tenis Meja dan Badminton yang bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Perlombaan lainnya adalah futsal, karaoke, dan catur. Selain itu,...

Skak Mat Sang Inspektur

Ambon - Diantara sederatan saksi yang masuk dalam daftar pemeriksaan, Welma Pattiasina menjadi salah satu saksi kunci kasus dugaan korupsi korupsi dana kepemudaan tahun 2014 senilai Rp 1.648.096.000. Sebagai Bendahara Dana Dekonsentrasi ketika itu, Welma tahu dan paham soal pengelolaan dana kegiatan kepemudaan. Baca selengkapnya...

Mencari Celah di Skandal Gunung Botak

Ambon - Tim Penyelidik Kejati Maluku kembali gencar memeriksa skandal dugaan korupsi penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Sejumlah pihak telah diperiksa, diantaranya Kepala Dinas PU Maluku Ismail Usemahu dan Bendahara Pengeluaran Dinas PU Maluku, Christina Juliana Souisa. Saiful Bahri Jainahu dan Rusmin Arsyad yang adalah ajudan Bupati Buru, Ramly Umasugi juga dipanggil, tetapi keduanya mangkir. Baca...

BPS Setor Rp13 M, Rp8 M dari GBU

AMBON,AE.–– Sudah dilaporkan kurang lebih enam tahun lalu, tapi kasus dugaan gratifikasi sebesar Rp8 miliar dari PT. Gemala Borneo Utama (GBU) kepada oknum pejabat di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) belum diketahui proses hukumnya. Sementara jaksa Kejaksaan Tinggi Maluku terus mengejar setoran Rp13 miliar ke rekening pribadi Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy. Baca selengkapnya..

4 Tersangka Harus Ditahan, Soal Korupsi Bandara Moa

AMBON,AE– Indikasi dugaan mark up dalam Proyek pekerjaan Runway Bandara Moa, Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) telah menjerat empat tersangka. Meski demikian, Kejaksaan Agung yang menangani kasus itu belum menjebloskan para tersangka ke Penjara. Baca selengkapnya..  

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku TenggaraTahun Anggaran 2015

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku TenggaraTahun Anggaran 2015 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 43.A Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi

Penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Ohoi

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Ohoi Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Ohoi

Pengelolaan Dana Ohoi PERBUP NO. 23 TAHUN 2016 LAMPIRAN

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO)

Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Ohoi

Penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Ohoi Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Prioritas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016

Prioritas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Maluku Tenggara

Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Maluku Tenggara Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Reward Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

Pedoman Pemberian Reward Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016

Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 13.B Tahun 2015 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Membangun Kemandirian Pangan Melalui Diversifikasi Pangan Pokok Berbasis Pangan Lokal (Enbal)

Membangun Kemandirian Pangan Melalui Diversifikasi Pangan Pokok Berbasis Pangan Lokal (Enbal) Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara PERBUP NO. 13 TAHUN 2015 LAMPIRAN I LAMPIRAN II

Peraturan Bupati Nomor 16.A Tahun 2015 tentang Strategi Penaggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 – 2018

Strategi Penaggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 – 2018 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 13.A Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 3.A Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Perencanaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Pedoman Umum Perencanaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun...

Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015. Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 1.B Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Maluku pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel...

Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Maluku pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015 Download Selengkapnya

Peraturan Bupati Nomor 1.A Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015 Download Selengkapnya

Lambannya Penanganan Korupsi Dana Kepemudaan

Ambon - Publik dibuat kaget atas penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejari Ambon, Selasa 1 Maret 2016 lalu. Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) “dikepung” oleh tim bentukan Robert Ilat. Puluhan dokumen disita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku,  Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kantor Inspektorat Maluku kala itu. Baca selengkapnya...

Bendahara Disbudpar Bursel Palsukan Tanda Tangan Kadis

Namrole - Nasib apes dialami oleh Bendahara Dinas Kebudayaan dan Parawisata (Disbudpar) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Rais Sigmarlatu. Entah apa yang direncanakan dirinya, tetapi dengan sembunyi-sembunyi Rais telah melakukan pemalsuan tanda tangan milik Kadisbudpar Kabupaten Bursel, Amelia Solissa dan Kabid Kebudayaan Amin Souwakil, untuk mencairkan anggaran Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 139 juta pada Bank Maluku Cabang Namrole, Kamis...

Menyingkap Penerima Dana Rp 7,6 Miliar

Ambon - Saat pemilik lahan dan gedung di Jalan Raya Damo No 51, Kelurahan Keputren, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, C Theodorus diperiksa tim penyidik Kejati Maluku, ia mengaku hanya dibayar Rp 46,4 milyar sesuai harga yang disepakati. Lahan dan gedung miliknya itu, dibeli oleh Bank Maluku dan Malut untuk pembukaan kantor cabang di kota berjuluk pahlawan itu. Baca selengkapanya...

Ungkap Kasus Bank Maluku “Pansus Support Energi Ke Jaksa”

Berbagai kalangan menilai positif terobosan pansus Bank Maluku yang dipimpin ketua DPRD Maluku, Edwin A Huwae. Dua kasus terkait Bank Maluku adalah dugaan mark up pembelian lahan dan gedung di Surabaya bagi pembukaan kantor cabang Bank Maluku yang merugikan negara Rp7,6 milyar dan Repo Saham Bank Maluku ke PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas senilai Rp238,5 milyar. Artikel Selengkapnya

Jaksa Belum Tentukan Waktu, Penyerahan Vanath Terhambat

Sampai saat ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku belum menentu¬kan waktu yang pasti bagi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Maluku untuk penyerahan tahap II tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Abdullah Vanath, Mantan Bupati Seram Bagian Timur. Artikel Selengkapnya

DPRD Kritisi Pendapatan Asli Daerah Tak Capai Target

Pada tanggal 27 Juli 2016 dilaksanakan rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2016. Pada rapat tersebut Badan Ang¬garan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku mengkritisi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak berhasil mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artikel Selengkapnya

DPRD Terima LPJ 2015 Pemprov Maluku

Setelah dibahas beberapa minggu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku akhirnya menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Tahun Anggaran (TA) 2015. Artikel Selengkapnya

Jaksa Periksa Kepala BPMPD SBT Terkait Korupsi ADD

Ambon - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Jafar Kwairumaratu, Selasa (2/8) diperiksa penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser. Kwairumaratu dicecar dengan 20 pertanyaan dari tim penyidik. Pemeriksaan Kwairumaratu sebagai saksi atas para tersangka raja maupun kepala Desa (kades) kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015. Baca selengkapnya..

Kasus Vanath yang Terkatung-katung

Kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Bupati SBT, Abdullah Vanath terus menyedot perhatian publik. Betapa tidak, kasus yang merugikan negara Rp 600 juta lebih ini, belum juga tuntas. Padahal berkas mantan bupati dua periode itu sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati Maluku. Sejak awal kasus ini diusut hingga Vanath ditetapkan menjadi tersangka membutuhkan waktu yang cukup lama. Malah, ketika...

Korupsi Kantor Desa Pur Pura, Ketua Panitia Pembangunan Divonis 4 Tahun Penjara

Ambon - Ketua Panitia Pembangunan Kantor Desa Pur Pura, Keca­matan Kisar Utara Kabu­paten Maluku Barat Daya (MBD), Fhilip Patti­peilohy divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (1/8). Terdakwa kasus korupsi pem­bangunan Kantor Desa Pur Pura, yang merugikan negara Rp 190.493.000  juga diganjar membayar denda  Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar...

Bendahara Beberkan Bukti Korupsi Kakak Bupati SBB

Ambon - Penyidik Kejati Maluku meme­riksa bendahara pengeluaran tahun 2013 Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten SBB, Edwin Pattiasina, Kamis (28/7). Ia membeberkan bukti keter­libatan Bonjamina Dortje Putti­leihalat alias Lou yang saat ini berstatus tersangka. Baca selengkapnya..

Dua Pejabat Bank Maluku Jadi Saksi Tiga Tersangka

Ambon - Dua pejabat Bank Maluku Malut kembali diperiksa penyidik Kejati Maluku, Kamis (28/7) menjadi saksi atas tiga tersangka kasus dugaan mark up pembelian ge­dung dan lahan  bagi pembukaan kantor cabang di Surabaya. Kedua pejabat bank berpelat merah itu, adalah Jacob Leasa, Kepala Satuan Audit Internal PT Bank Maluku Malut dan Kepala Sub Devisi Renstra dan Corsec, Jack Manuhuttu. Baca...

Pasca Dicopot, Aziz Masih Gunakan Mobdis Kabag Umum

Namrole - Kendati tidak lagi menjabat sebagai Kabag Umum dan Kerumahtanggaan Setda Kabupaten Buru Selatan (Bursel), ternyata Latif Tuahuns alias Aziz, masih menggunakan mobil dinas (Mobdis) dengan Nomor Polisi DE 184 KM. Padahal, sejak dicopot oleh Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa sejak Senin (25/7) lalu, Aziz sudah seharusnya mengembalikan fasilitas dinas tersebut untuk digunakan oleh Kabag Umum dan Kerumahtanggaan...

Jaksa Belum Tentukan Waktu, Penyerahan Vanath Terhambat

Ambon - Hingga kini JPU Kejati Maluku belum menentu­kan waktu yang pasti bagi penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Alhasil pe­nyerahan mantan Bupati SBT, Abdullah Vanath men­jadi terhambat. Berkas tersangka ko­rupsi dan TPPU yang me­ru­gikan negara Rp 600 juta lebih itu, sudah dinyata­kan lengkap. Namun hing­ga kini belum juga dila­kukan tahap II. Penyidik Ditreskrimsus selalu menyatakan siap menyerahkan Vanath dan barang...

Dinas Pariwisata Terbanyak Hamburkan Uang Daerah

Ambon - Pemkot Ambon menghambur-hamburkan uang rakyat dengan mengirim sejumlah pimpinan SKPD dan juga puluhan pegawainya hanya untuk menghadiri Munas Apeksi di Jambi 27-31 Juli. Dari semua SKPD yang diberangkatkan yang terbanyak adalah para pegawai pada Dinas Pariwisata dengan modus mengikuti pameran seni dan budaya. Namun kenyataannya belasan pegawai dinas parisiwata bahkan tenaga honorpun diboyong kesana. Dengan demikian yang...

Ketua Pokja IMB Dinas PU Aru Dihukum 4 Tahun Penjara

Ambon - Marthen Johan Benamen, terdakwa kasus korupsi retribusi Ijin Membangun Bangunan (IMB) di Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru dihukum empat tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (25/7). Ketua Pokja IMB ini juga divonis membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 199.508.093 subsider tiga bulan kurungan. Vonis majelis hakim masing-masing...

Korupsi Proyek Lab Bahasa Buru, Saksi Ahli: KPA dan PPK Salah Gunakan Kewenangan

Ambon - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, Achmad Marzuki Padang dan dan Ahmad Mukadar alias Mo sulit untuk lolos dari jeratan hukum. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), keduanya terbukti menyalahgunakan kewenangan yang merugikan negara. Baca selengkapnya..

Saksi Korupsi Kantor Pos Masohi Kebanyakan Lupa, Hakim Berang

Ambon - Eks Manager Pelayanan Luar Kantor Pos Ambon, Sondy Aipassa membuat hakim berang. Betapa tidak, ia kebanyakan menjawab lupa atau tidak ingat saat ditanyakan soal korupsi honorarium petugas sensus pertanian BPS Kabupaten Malteng tahun 2013 dan Biaya Operasional PT Pos Indonesia Cabang Masohi tahun 2014, Senin (25/7) di Pengadilan Tipikor Ambon. Aipassa yang mengenakan seragam pegawai Kantor Pos...

Jadi Tersangka, Jaksa Panggil Kakak Bupati SBB

Ambon - Tim penyidik Kejati Maluku telah melayangkan panggilan kepada Bonjamina Dortje Puttileihalat alias Lou untuk diperiksa, besok (Rabu 27/7). Kakak kandung Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat itu, ditetapkan menjadi tersangka korupsi dana kegiatan di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) tahun 2013. “Untuk kasus korupsi di Dinas Pendidikan dan Olahraga SBB, sudah panggil Bonjamina Dortje Puttileihalat alias Lou untuk diperiksa...

Tersangka Korupsi ADD Kembalikan Rp 100 Juta

Ambon - Raja Negeri Kilwaru, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten SBT, M Saleh Kilian mengembalikan uang Rp 100 juta, Senin (25/7) kepada jaksa. Uang itu merupakan kerugian negara dalam kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015. Pengembalian kerugian negara itu dilakukan oleh keluarga tersangka dan diterima Kepala Kejari Malteng Cabang Geser, Ruslan Marasabessy didampingi tim penyidiknya. Baca selengkapnya..

Kegiatan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Dan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2016

Ambon, 25 Juli 2016-, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I pada tanggal 25 s.d. 29 Juli 2016. Bertempat di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Tangga M. Purba membuka acara dengan sambutan dan penyampaian tujuan diselenggarakannya kegiatan “Pemantauan...

Jaksa Didesak Usut Proyek Pembangunan MCK di Aru

Ambon - Kejari Dobo diminta untuk mengusut proyek pembangunan sarana dan prasarana MCK septik tank Komunal di Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2015. Pasalnya, proyek senilai Rp. 2.964.886.672 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengadaan konstruksi jamban sebanyak 21 paket, diduga sarat dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). “Kami minta agar Kejari Dobo segera mengusut proyek pembangunan...

Polisi Koordinasi Jaksa Serahkan Vanath

Ambon - Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah berkoordinasi dengan jaksa untuk menyerahkan mantan Bupati SBT, Abdullah Vanath beserta barang bukti korupsi dan TPPU yang merugikan negara Rp 600 juta lebih. “Kita sudah koordinasi. Penyidik saya dan jaksa sudah koordinasi langsung. Tinggal kepastian tanggal dari jaksa saja langsung kita panggil untuk serahkan,” kata Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Budi Wibowo...

PPATK Masih Telusuri Aliran Dana Mark Up Bank Maluku

Ambon - Pusat Pelaporkan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih bekerja untuk menelusuri aliran dana mark up pembelian gedung dan lahan bagi pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku Malut di Surabaya. “Masih koordinasi dengan PPATK untuk membantu semua proses penyidikan. Jadi ini tidak berhenti. Kan ada pengembangan lagi dan ini terus akan berjalan dan akan ditindaklanjuti lagi,” kata Kajati Maluku, Jan...

Sidang Korupsi Kredit Macet Bank Maluku Kembali Ditunda

Ambon - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon kembali menunda sidang korupsi kredit macet Bank Maluku Rabu (20/7). Sebelumnya pekan lalu sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledooi) itu ditunda dengan alasan penasehat hukum (PH) para terdakwa belum siap dengan pembelaan mereka. Kini giliran tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang beralasan mengikuti rangkaian kegiatan menyongsong Hari Bhakti Adhyaksa. Alhasilnya, hakim menunda...

Acara Diklat Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Tahun 2016

Ambon, 21 Juli 2016.- BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan acara Diklat Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Tahun 2016 yang berlangsung tgl.18-20 Juli 2016 yang dibuka oleh Kepala Perwakilan. Acara yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari tersebut merupakan diklat teknis yang diselenggarakan Pusdiklat untuk meningkatkan kompetensi para pemeriksa dalam melakukan penghitungan kerugian negara ataupun daerah di lingkungan BPK Provinsi Maluku.   Dalam penjelasan Widyaswara...

Jaksa Segera Ekspos Korupsi Dana BOS MBD

Ambon - Tim penyidik Cabang Kejari Maluku Tenggara (Malra) di Wonreli akan segera melakukan ekspos untuk menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten MBD tahun 2009-2010 senilai Rp 3 milyar. Kepala Cabang Kejari Malra di Wonreli, Hendrik Sikteubun mengatakan, ekspos tersebut akan dilakukan setelah Wakil Ketua DPRD Kabupaten MBD, Hermanus Lakipera selaku pengelola dana Bos tahun...

Akhirnya Malteng Raih WTP

Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK) membe­rikan opini Wajar Tanpa Penge­cualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malteng TA 2015, setelah sekian lama hanya bertahan dengan opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP). Penyerahan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2015 tersebut diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Tangga M. Purba kepada Bupati Malteng Tuasikal Abua di Kantor BPK, Senin...

Akhirnya, Maluku Raih Opini WTP

Untuk pertama kalinya, Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun-tahun sebelumnya, LK Pemprov Maluku hanya mengantongi opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP). Artikel Selengkapnya

Giliran PPTK Proyek Kapal Ikan Dieksekusi

Ambon - Kejati Maluku mengeksekusi Abdul Muthalib Latuconsina ke Lapas Klas IIA Ambon, Selasa (19/7). Ia dihukum 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Ambon dalam kasus korupsi proyek pengadaan kapal ikan fiberglass tahun 2013 yang merugikan negara Rp 1.235. 933.256,50. Latuconsina yang adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) itu, dieksekusi oleh tim jaksa yang dipimpin Kasi Penuntutan, Rolly...

Hari Ini, BPK RI Serahkan Penilaian Keuangan Pemprov Maluku

Hari ini, Jumat (10/6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Penyerahan penilaian tersebut akan berlangsung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, pukul 10.00 WIT. Artikel Selengkapnya

KPN Diingatkan Kelola ADD Sesuai Aturan Tuasikal Ancam Tak Berikan Perlindungan Jika Salah Gunakan

Bupati Maluku Tengah (Malteng), Tuasikal Abua memberikan penegasan bagi semua Kepala Pemerintah Negeri (KPN), untuk mengelola dana desa sesuai peruntukannya, agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau penyimpangan. Artikel Selengkapnya

Anggaran Pilkada KPUD Maluku Dikucurkan Rp1 M

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku akan menerima Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp1 milyar untuk menunjang pelaksanaan pilkada di lima Kabupaten/Kota Tahun 2017 mendatang. Artikel Selengkapnya

Dana Hibah Milyaran Rupiah Belum Dipertanggungjawabkan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menemukan, bantuan dana hibah sebesar Rp36.827.877.000,- Tahun 2015 yang belum dipertanggungjawabkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru. Artikel Selengkapnya

BPKP: Proyek Alat Lab Bahasa Buru Rugikan Negara Rp 800 Juta

Ambon - Proyek pengadaan alat laboratorium bahasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru merugikan negara Rp 875.178.683 dari total anggaran sebesar Rp 1.117.230.000. Hal ini disampaikan staf BPKP Perwakilan Maluku, Subroto saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang kasus korupsi proyek pengadaan alat laboratorium bahasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru tahun 2010 untuk tingkat SD dan SMP...

Rugikan Negara Rp 1,2 Miliar, Mantan Kepala Kantor PT Pos Cabang Masohi Diadili

Ambon - Mantan Kepala Kantor PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Masohi, Adelar Selanno diadili di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (18/7) atas kasus korupsi honorarium petugas sensus pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) tahun 2013 dan Biaya Operasional PT Pos Indonesia Cabang Masohi tahun 2014 yang merugikan negara Rp 1.277.414.104. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan itu, dipimpin...