Peranan BPK Dalam Upaya Pencegahan Kadaluwarsa Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Tulisan Hukum)

21/11/2019 – 15:38

Dalam upaya pencegahan kadaluwarsa, BPK berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yaitu melalui:

a. pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;

b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan

c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tulisan Hukum Selengkapnya