Arsip Bulan Oktober 2017

  • 30/10/17 : Upacara Bendera Memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-89 Tahun 2017

    Ambon, 30 Oktober 2017-, Suasana pagi yang hangat nan cerah mewarnai upacara bendera dalam memperingati hari sumpah pemuda yang ke-89 di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Para pegawai dengan penuh semangat disertai senyum merekah seraya mengatur barisan yang dipimpin oleh komandan upacara, menjadi awal dimulainya upacara yang penuh khidmat dalam memperingati jasa-jasa para pahlawan […]

  • 16/10/17 : Kajati: Tersangka Korupsi WFC Segera Ditetapkan

    Ambon – Kepala Kejati Maluku Manumpak Pane memas­tikan dalam waktu dekat ter­sangka korupsi pro­yek Water Front City Kota Namlea, ta­hun 2015-2016 se­gera ditetap­kan. Pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah dikantongi tim penyidik. “Masih jalan terus itu. Tidak lama lagi semoga dalam waktu dekat ini,” kata Pane saat dikonfir­masi Siwalima, Kamis (12/10) di halaman Kantor Kejati Maluku. Baca […]

  • 14/10/17 : Jaksa Pasok Data Tambahan Korupsi Terminal Transit ke BPK

    Ambon – Tim penyidik Kejati Maluku sudah memasok data tambahan dugaan korupsi proyek terminal transit Passo tahun 2008-2009, kepada BPK per­wakilan Maluku. Data yang dipasok bebe­rapa hari lalu itu, adalah hasil pemeriksaan ketiga tersangka yaitu, Angga­noto Ura selaku PPTK tahun 2008-2009, bos PT Reminal Utama Sakti Amir Gaos Latuconsina, dan Jhon Lucky Metubun selaku konsul­tan pengawas […]

  • 14/10/17 : Bikin MoU Sepihak, Pengawas Panca Karya Lapor Dirut ke Gubernur

    Ambon – Badan Pengawas Perusahaan Daerah Panca Karya melaporkan Direktur Utama Afras Pattisahusiwa ke Gubernur Said Assagaff. Laporan tersebut terkait penan­da­ta­nganan kesepakatan kerja­sama dengan PT Persada Anugerah Selaras, sebagaimana surat yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas PD Panca Karya, Rury Moenandar itu Nomor 10/BP-PD.PK/X/2017 tertanggal 6 Oktober 2017 perihal mohon pertimbangan dan rekomendasi persetujuan. Baca selengkapnya..

  • 14/10/17 : Korupsi ADD-DD Raja & Sekretaris Negeri Oma Diadili

    Ambon – Raja Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Ka­bu­paten Maluku Tengah,  Joseph Caleb Pattinama dan Sekretarisnya, Julianus Sekewael mulai diadili di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (13/10) dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015. Baca selengkanya..

  • 13/10/17 : Kejari Malteng Tak Serius Tuntaskan Korupsi

    AMEKS ONLINE, AMBON.—Banyak aksus yang ditangani, namun baru satu perkara yang naik hingga ke Pengadilan. Sementara, kasus-kasus lainya, dugaan korupsi Dana Panwas Malteng, dugaan korupsi SPPD pada Inspektorat Kabupaten SBT dan dugaan korupsi di DPRD Malteng belum juga ada kepastian hukumnya. Baca selengkapnya..

  • 12/10/17 : Tiga Saksi Kasus Korupsi WFC Namlea Dicecar Jaksa

    Ambon – Tim penyidik Kejari Buru mencecar tiga saksi kasus dugaan korupsi pro­yek Water Front City Kota Namlea, tahun 2015-2016, Rabu (11/10).Mereka yang diperiksa adalah Ketua ULP proyek Water Front City Kota NamleaArtika Wael, pegawai Pemkab Buru Farid Pattisahusiwa dan pihak swasta Hongdiyanto Fredy. Baca selengkapnya..

  • 10/10/17 : Korupsi Pantai Namlea, Pegawai Dinas PUPR Buru Diperiksa

    KABARTIMUR.co.id, AMBON – Tim jaksa memeriksa dua saksi kasus dugaan korupsi proyek water front city pekerjaaan reklamasi Pantai Merah Putih, Namlea. Pegawai Dinas PUPR Kabupaten Buru inisial SA diperiksa tim jaksa penyidik, Selasa (10/10). Bersamaan jaksa juga memeriksa FA. Baca selengkapnya…

  • 09/10/17 : Jaksa Kejar Bukti Korupsi Pantai Namlea

    KABARTIMUR.co.id, AMBON – Penyidikan perkara dugaan korupsi proyek reklamasi Pantai Merah Putih, Namlea Kabupaten Buru, intens dikejar tim jaksa. Namun siapa calon tersangka, hingga kini tim penyidik gabungan Kejati Maluku dan Kejari Namlea menyatakan, bukti-bukti masih harus dikumpulkan. Baca selengkapnya…

  • 05/10/17 : Jaksa Pakai KJPP Toha Perkuat Bukti Korupsi Lahan BPJN

    Ambon – Tim penyidik Kejati Maluku memakai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toha, Okky, Heru & Rekan di Surabaya untuk memperkuat bukti dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara tahun 2015 di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon senilai Rp 3 miliar. Baca selengkapnya..

  • 04/10/17 : Bukti Korupsi di DPRD Maluku Tengah Masih Digarap Jaksa

    Masohi – Jaksa masih menggarap bukti-bukti sejumlah kasus dugaan ko­rupsi di DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Sejumlah kasus dugaan korupsi di lembaga yang dipimpin Ibrahim Ru­hunussa itu, diantaranya perjala­nan dinas tahun anggaran 2015 hi­ngga 2017 yang mencapai lebih dari Rp 20 miliar. Baca selengkapnya..

  • 02/10/17 : Sosialisasi Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Praktik Penggunaan Aplikasi SIPTL

    Ambon, 28 September 2017-, Kepala Perwakilan Provinsi Maluku BPK membuka acara sosialisasi percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan praktik penggunaan aplikasi SIPTL (Sistem Pemantauan Tindak Lanjut) yang dihadiri oleh seluruh Inspektur di wilayah Provinsi Maluku. Sosialisasi percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan praktik penggunaan aplikasi SIPTL disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan […]

Lihat Arsip Bulan