Arsip Bulan Januari 2016

  • 27/01/16 : Kongkalikong di Proyek Gapura

    Ambon Expres 26 January 2016 AMBON,AE— Indikasi kongkalikong terungkap dari pembangunan Gapura selamat datang di Piru, kabupaten Seram Bagian Barat. Diduga, lolosnya anggaran proyek itu tanpa pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat, karena ada peran dari dalam lembaga wakil rakyat itu. Indikasi kongkalikong juga terendus dari Kejaksaan Tinggi Maluku yang menghentikan proses hukum dengan […]

  • 27/01/16 : Proyek Ilegal, Dibebaskan Jaksa

    Ambon Expres 25 January 2016 AMBON, AE— Penggunaan anggaran daerah untuk pembangunan Gapura selamat datang di Piru, kabupaten Seram Bagian Barat dinilai merupakan pelanggaran hukum, karena tidak melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD di sana. Namun Kejaksaan Tinggi Maluku malah mengaku tidak menemukan penyimpangan dalam kasus tersebut. Padahal, seharusnya, masalah ini diproses secara hukum […]

  • 27/01/16 : Diduga ADD Bemun di Aru Disalahgunakan

    SIWALIMA   Monday, 25 January 2016 Dobo – Diduga anggaran dana desa (ADD) Bemun, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru disalahgunakan oleh onknum-oknum di pemerintah desa tersebut. Betapa tidak, bantuan dana dari Pemkab Kepulauan Aru sebesar Rp 100 juta yang telah dicairkan sejak Desember 2015 lalu dan sekitar Rp 60 juta raib digasak maling. […]

  • 27/01/16 : Gempa Susulan Masih Guncang Ambalau

    SIWALIMA Monday, 25 January 2016 Ambon – Gempa susulan berkekuatan 3,6 SR masih mengguncang Kecamatan Ambalau, Kabu­paten Bursel, Minggu (24/1) pukul  14.50 WIT. Kendati kekuatannya tergolong kecil, namun gempa ini sangat te­rasa di Pulau Ambalau akibat pusat gempa sangat dekat. Pusat gempa terletak pada posisi 9 km arah timut Keca­matan Ambalau dan 58 km arah […]

  • 27/01/16 : Diduga Pekerjaan Jalan Pandopo II-Kampis di Aru Bermasalah

    SIWALIMA Monday, 25 January 2016 Ambon – Diduga, pekerjaan jalan pendopo II menuju Kampung Pisang, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru yang dikerjakan salah satu perusahaan Group PT Jakarta Baru bermasalah. Pekerjaan jalan tersebut tidak menggunakan material tanah putih, tetapi hanyalah material lokal berupa pasir yang diperuntukan pada pekerjaan sirtu. Padahal sebelumnya, salah satu pengawas […]

  • 27/01/16 : Amran Baru 6 Bulan Menjabat, KPK Geledah Balai Jalan

    SIWALIMA Saturday, 23 January 2016 Ambon – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggeledah Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang terletak di kawasan Wailela, Ambon, Jumat (22/1). Penggeledahan yang dilakukan oleh lembaga superbodi ini mulai berlangsung sekitar pukul 10.00 – 21.00 WIT secara tertutup. Saat proses penggeledahan dilakukan Kepala […]

  • 27/01/16 : Pejabat Salah gunakan Anggaran, Penjabat Bupati Aru Ancam Lapor Jaksa-Polisi

    SIWALIMA   Saturday, 23 January 2016 Dobo – Penjabat Bupati Aru, Angky Renyaan mengancam akan melaporkan ke jaksa dan polisi sejumlah anggota DPRD maupun pejabat daerah lainnya yang tidak mengembalikan uang negara sisa dari perjalanan dinas yang dilakukan selama masa jabatan. Pernyataan tegas Renyaan kepada sejumlah wartawan di Dobo, Jumat (22/1)  menyusul keputusan Tim Majelis […]

  • 27/01/16 : Acara Bimbingan Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Tahun 2016

    Ambon, 21 Januari 2016.- BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan acara Bimbingan Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Tahun 2016 yang dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku. Acara yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari dimulai dari tanggal 21-22 Januari 2016 tersebut diberikan oleh kelompok kerja (Pokja) Auditorat Utama Keuangan Negara VI […]

  • 27/01/16 : UPACARA HUT BPK RI KE 69TH PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

    Ambon, 21 Januari 2016-, bertempat di Lapangan Upacara BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dilaksanakan upacara HUT BPK RI ke-69. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, diikuti juga oleh seluruh pejabat struktural, staf BPK Perwakilan Maluku dan bertindak sebagai komandan Upacara adalah Bapak Ahmad Faiz Mubarok. Pada Upacara kali ini petugas upacara turut membacakan sejarah […]

  • 27/01/16 : Rangkaian Acara Dalam Rangka Memperingati HUT BPK RI ke-69th pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku

    Ambon, 16 Januari 2016.- Pada rangkaian acara dalam rangka memperingati HUT BPK RI ke 69, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan berbagai acara perlombaan dan family gathering yang dimulai dari tanggal 05-21 Januari 2016. Berbagai macam perlombaan olahraga dan karaoke digelar untuk memeriahkan acara yang diadakan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Adapun perlombaan olahraga yang diikuti […]

  • 26/01/16 : Komisi B Minta PT BPS Stop Aktivitas, Gubernur Ngaku Belum Terima Laporan

    Ambon – Gubernur Maluku, Said Assagaff mengaku belum menerima laporan soal rekomendasi Komisi B DPRD Maluku yang meminta PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) menghentikan aktivitas di kawasan tambang Gunung Botak. “Saya belum terima laporannya,” kata gubernur saat dikonfirmasi wartawan, di kantor gubernur, Senin (25/1). Gubernur meminta semua pihak membiarkan PT BPS dan PT Citra Cipta […]

  • 24/01/16 : Target Capai WTP – Pemkab Malteng Harus Kerja Keras

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) harus berupaya keras untuk mencapai target laporan keuangan dengan penilaian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berupa opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP). Upaya untuk mewujudkan hal tersebut, tentu saja tidaklah mudah, karena seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah harus berupaya keras mencapai target tersebut, sehingga seluruh proses penyusunan laporan […]

  • 24/01/16 : Sidang Korupsi ULP DPRD Kota Tual – Kepala Daerah Wajib Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

    Setiap kepala daerah wajib hukumnya menindaklanjuti temuan atau rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) usai lembaga itu mengaudit Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penegasan itu disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Simon Nirahua saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam Sidang Korupsi Uang Lauk Pauk (ULP) […]

  • 24/01/16 : Salah Persepsi – Pemutihan Sejumlah Aset Pemprov Masih Terhambat

    Asisten III Sekretaris Daerah Maluku Bidang  Investasi dan Ekonomi, Zedek Sangadji mengaku, selama ini, telah terjadi salah presepsi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sehingga menghambat pemutihan sejumlah aset daerah. Download Selengkapnya

  • 24/01/16 : Maluku Dapat DIPA 2016 Rp8,3 Triliun

    Provinsi Maluku dijatahi 497 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun 2016, dengan nilai Rp8,3 triliun. Sementara PAGU anggaran ke daerah dan dana desa senilai Rp12,2 triliun. 497 DIPA tersebut terdiri dari:  31 DIPA Kantor Pusat dengan nilai Rp3,6 triliun, 343 DIPA Kantor Daerah Rp3,8 triliun, 54 DIPA Dekon­sentrasi Rp297,7 milyar, 66 DIPA tugas pembantuan […]

  • 22/01/16 : Pangdam Sebut Maluku & Malut Miniatur Indonesia

    Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo menyatakan pihaknya bertanggungjawab terhadap pertahanan keamanan di wilayah Maluku dan Maluku Utara (Malut) dengan luas wilayah yang besar tersebar di ribuan buah pulau. Selanjutnya.

  • 22/01/16 : Jaksa Kejar Kasus SPPD Fiktif SBT

    Kejaksaan Negeri Masohi masih menyisir kasus lama-lama. Setelah Kabupaten Malteng, kali ini “radar” korps adhyaksa diarahkan ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Meski kecil kerugian negara hanya berkisar Rp 40 juta, Kajari Masohi Robinson Sitorus SH.MHum dan punggawanya komit menuntaskan kasus dugaan SPPD Fiktif yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten SBT ini. […]

  • 22/01/16 : Pencairan Dana Desa di Malra Pakai Uang “Pelicin” Rp 3,7 Juta

    Pengelolaan dana desa, di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), dikabarkan amburadul. Banyak Kades (Kepala Desa), yang telah melakukan pencairan desa tahun 2015, digunakan tidak tepat sasaran. Sudah begitu ada dana pelicin ketika pencairan dilakukan para Kades. Data Kabar Timur yang berhasil dihimpun menyebutkan, dana “pelicin” pencairan dana desa itu, dipatok Rp 3.750 perdesa. Jumlah Desa di […]

  • 22/01/16 : Warga Bulat, Sekda Harus Anak Aru

    Warga Kabupaten Kep. Aru, bertekad untuk memperjuangkan, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), di daerah itu, harus dijabat anak Aru sudah bulat. “Kita sudah bulat memperjuangan anak Aru harus jabat jabatan Sekda definitif,” ungkap Ketua Yayasan Jargaria, Thomas Benamen, kepada Kabar Timur, Kamis, kemarin. Selanjutnya.

  • 22/01/16 : Diklat Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016

    Ambon, 20 Januari 2016.- BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan acara Diklat Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 yang dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Maluku. Acara yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari dimulai dari tanggal 19-20 Januari 2016 tersebut merupakan diklat yang ditujukan kepada para pemeriksa dalam mempersiapkan […]

  • 19/01/16 : JMP Tersambung, Maret Diresmikan

    Sempat molor dari jadwal, mainclosure atau bentangan tengah Jembatan Merah Putih (JMP) akhirnya terpasang. Pemasangan bentangan tengah JMP yang menghubungkan Desa Poka dan Galala di kawasan Teluk Ambon ini dilakukan. Selanjutnya

  • 19/01/16 : Gempa di Ambalau Satu Masjid dan 306 Rumah Rusak

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku mencatat jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan berjumlah 306 unit. Jumlah tersebut tersebut masih bersifat sementara karena pendataan sejauh ini masih dilakukan di empat desa yang terkena imbas gempa berkekuatan 5,4 Skala Richter tersebut. Selanjutnya.

  • 18/01/16 : Suka atau Tidak, Tamher: Tenggara Raya Harus Jadi Provinsi

    GELORA semangat pemekaran Provinsi Tenggara Raya terus bergema. Kali ini datang dari Walikota Tual, M.M. Tamher. Dia menyebutkan, suka atau tidak suka, Tenggara Raya harus jadi provinsi otonom. “Suka atau tidak suka Tenggara Raya harus jadi provinsi,” tegasnya menjawab wartawan Kabar Timur, di Tual. Selengkapnya

  • 18/01/16 : Diincar KPK, Trio “A” Malah Dapat Proyek Rp 500 Miliar

    GAGAL di APBNP, Trio “A” lolos menggarap tujuh paket di APBN 2016. Nilainya lebih dari Rp 500 miliar. Itu baru di Tenggara Raya, belum Pulau Seram yang tinggal menunggu hasil tender. Mungkinkah KPK melacak? Selanjutnya.

  • 15/01/16 : JMP tak Kunjung Rampung, BPJN Jangan Bohongi Warga

    Siwalima Friday, 15 January 2016 Ambon –  Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Victor Peilouw mendesak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku dan Malut untuk transparan soal rampungnya Jembatan Merah Putih (JMP). Pasalnya, BPJN sudah 3 kali gagal tepati janji untuk penyelesaian JMP. “Kita ingin semua transparan tiga kali sudah janji dari BPJN […]

  • 15/01/16 : Lobi Blok Masela di Privat Jet

    Ambon Ekspres 13 January 2016 JAKARTA, AE.— Pro kontra Rencana pembangunan kilang produksi gas di Blok Masela belum diputuskan Presiden RI, Joko Widodo, apakah dibangun di laut (Floating LNG Plant) atau  membangun kilang gas alam cair di darat (On shore LNG Plant). Namun tarik menarik kepentingan ini dituding justeru banyak menguntung oknum pejabat di pusat, […]

  • 15/01/16 : Polisi Lemah Tangani Vanath

    Ambon Ekspres 13 January 2016 AMBON, AE.—Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Budi Wibowo menegaskan, pihaknya tidak akan menghentikan dan menutupi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Bupati kabupaten Seram Bagian Timur Abdullah Vanath. Dia beralasan mereka masih melengkapi berkas perkara kasus tersebut, […]

  • 15/01/16 : Kasus TPPU Vanath Mandek, Bank Mandiri tak Respon Polisi

    SIWALIMA Wednesday, 13 January 2016 Ambon – Entah tidak serius atau terlalu banyak diam, akibatnya hingga kini pihak Bank Mandiri belum meresponi permintaan Ditreskrimsus Polda Maluku terkait sejumlah bukti yang dibutuhkan dalam kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks Bupati SBT, Abdulah Vanath. “Sampai sekarang kami belum diberikan cek mandiri travel. Masa sampai […]

  • 15/01/16 : Polisi Usut Dana PT BPS Rp 4,6 Milyar

    SIWALIMA Wednesday, 13 January 2016 Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah me­ngambil langkah hukum mengusut akti­vitas ilegal PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) di tambang emas Gunung Botak, termasuk dana Rp 4,6 milyar yang mengalir ke rekening  Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy. “Kita akan mengumpulkan bahan ketera­ngan. Kalau ada indikasi semacam itu tentunya kita konstruksikan antara fakta […]

  • 15/01/16 : Pengelolaan Keuangan Desa Masuk Tahap Krusial

    Siwalima Thursday, 07 January 2016 Ambon – Harapan pemerintah agar semua pengelolaan keuangan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah sampai ke pemerintahan paling bawah yang akuntabel, transparan, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran, maka Pemkot Ambon memberikan pelatihan kepada aparatur desa/negeri untuk meningkatkan SDM. Pasalnya, saat ini, pengelolaan keuangan di desa/negeri sudah memasuki tahap sangat krusial, […]

  • 15/01/16 : Jaksa Kaji Kasus Terminal Passo

    Ambon Ekspres 7 January 2016 AMBON, AE.—Berbagai informasi tentang dugaan bermasalahnya Terminal Transit di desa Passo, kecamatan Baguala kota Ambon mendapat perhatian serius aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Dalam waktu dekat masalah ini akan dibahas dalam rapat di institusi penegak hukum itu. Jaksa didorong untuk menelusuri penggunaan angaran proyek tersebut. Sebab, lambannya […]

  • 15/01/16 : Bursel dan MBD Belum Tersentuh Program Keluarga Harapan

    Siwalima Tuesday, 05 January 2016 Ambon – Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada keluarga sangat miskin (KSM) dari Pemerintah Pusat, hingga sekarang belum menyentuh dua kabupaten di Maluku yakni, Buru Selatan (Bursel) dan Maluku Barat Daya (MBD). “Sembilan Kabupaten di Maluku sudah tersentuh dengan PKH. Tetapi masih ada […]

  • 15/01/16 : Dana Siswa Miskin “Disunat”

    Ambon Ekspres 05 January 2016 AMBON,AE— Program pemerintah pusat untuk mengalokasikan dan APBN sebesar 20 persen untuk bidang pendidikan dari jumlah keseluruhan pemanfaatan dana APBN, perlu mendapatkan pengawasan ketat pihak terkait. Pasalnya, cukup banyak penyimpangan yang terjadi dalam pemanfaatan dana pendidikan terutamanya di tingkat kabupaten/kota. Dugaan penyimpangan terjadi di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). […]

  • 14/01/16 : Kinerja Buruk, Bos PDAM Masohi Miliki Harta Berlimpah

    Boleh saja warga mencap kinerja Direktur PDAM Masohi Syukur Daud, buruk. Tapi soal harta kekayaannya, pasti membuat publik kaget. Bagaimana tidak, Daud diduga memiliki sederet harta berlimpah, mulai dari rumah mewah, mobil dan beberapa aset mahal lainnya. Selanjutnya.

  • 04/01/16 : Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Download Selengkapnya

  • 04/01/16 : Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru

    Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru Download Selengkapnya

  • 04/01/16 : Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 – 2017

    RPJMD Tahun 2012 – 2017 Download Selengkapnya

  • 04/01/16 : Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014

    Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014 Download Selengkapnya

  • 04/01/16 : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

    Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Download Selengkapnya

  • 04/01/16 : Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Pada PT. Bank Maluku, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru dan Perusahaan Daerah Nusa Gelan

    Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Pada PT. Bank Maluku, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru dan Perusahaan Daerah Nusa Gelan Download Selengkapnya

  • 04/01/16 : Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014

    APBD-P TA 2014 Download Selengkapnya  

  • 04/01/16 : Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

    Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Download Selengkapnya

Lihat Arsip Bulan