Arsip Bulan Maret 2015

  • 06/03/15 : Selesaikan Kerugian Negara Sebelum Proses Hukum Akademisi: Tak Ada Aturan, Berpeluang Terjadi Konspirasi

    Rapat kerja nasional (Rakernas) yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Ambon, 26-28 Februari 2015 melahirkan sejumlah rekomendasi. Dari 10 (sepuluh) rekomendasi tersebut, salah satu rekomendasi adalah APPSI sepakat dan mendukung penuh pendapat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, tentang pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan temuan pemeriksaan BPK […]

  • 06/03/15 : Rekomendasi Rakernas APPSI

    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 telah menghadirkan pengaturan baru mengenai pemerin¬tahan daerah. Mengingat saat seka¬rang sedang dilakukan kegiatan penyu¬sunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ter¬sebut, dan mengantisipasi kemungkinan dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 […]

  • 06/03/15 : Ketua BPK: Raih WTP Belum Tentu Rakyat Sejahtera

    Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota (Pemkab/Pemkot) berlomba-lomba meraih status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam pengelolaan keuangan negara, salah satu indikator keberhasilan adalah jika laporan keuangan memperoleh opini WTP dari BPK. Download Selengkapnya

  • 06/03/15 : Apakah Raih WTP Rakyat Sejahtera?

    Patut dipertanyakan, apakah dengan semakin baiknya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka makin baik juga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya?. Download Selengkapnya

Lihat Arsip Bulan